Kamis 03 Mar 2016 05:25 WIB

Ini Upaya Pemerintah untuk Keluar dari Himpitan Ekonomi Global

Rep: Debbie Sutrisno/ Red: Nur Aini
Menko Perekonomian Darmin Nasution didampngi Kepala BKPM Franky Sibarani (kiri) memberikan konferensi pers rilis Paket Kebijakan Ekonomi Jilid X di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/2). (Republika/Wihdan)
Foto: Republika/ Wihdan
Menko Perekonomian Darmin Nasution didampngi Kepala BKPM Franky Sibarani (kiri) memberikan konferensi pers rilis Paket Kebijakan Ekonomi Jilid X di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/2). (Republika/Wihdan)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah negara maju seperti Amerika, Cina dan negara di benua Eropa tak terhindar dari pelemahan ekonomi. Perlambatan ekonomi juga tak terhindarkan oleh Indonesia. Pelemahan Cina yang menjadi negara penyerap komoditas terbesar Indonesia pun membuat arus perdagangan ke Cina cukup terhambat.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, dengan pelemahan global, pemerintah terus berupaya untuk keluar dari perlembatan ekonomi global dengan nemempuh berbagai jalan. Hal ini dilakukan agar Indonesia tidak ikut terbawa dengan perkembangan global sehingga perekonomian Indonesia juga tidak ikut melambat.

"Krisis telah masuk ke Uni Eropa, dan sekarang mulai masuk ke negara-negara emerging. Kita harus berupaya jangan ketularan," ujar Darmin saat membuka diskusi 'Harmonisasi Kebijakan Fiskal dan Moneter' di Menara BTN, Rabu (2/3).

Darmin menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya mulai membaik di kuartal III dan IV di 2015, yang sebelumnya melambat di dua kuartal semester awal. Pertumbuhan ini akhirnya berdamapk pada pertumbuhan ekonomi (PE) di angka 4,79 persen di 2015. PE ini pun ingin ditingkatkan agar di akhir 2016 bisa mencapai 5,4 persen.

Untuk mencapai angka tersebut, pemerintah secara kovensional mengundang investor untuk mau berinvestasi di Indonesia demi membangun sejumlah infrastruktur di sejumlah pelosok daerah. Investasi ini pun bukan dalam jangka waktu pendek, tapi para investor diminta membantu untuk jangka waktu cukup panjang sehingga mereka diharap tidak terpengaruh dengan situasi perekonomian global yang lagi seret.

"Melalui konsep pubic privat partnership (PPP), katakan sekarang kita bisa membangun pembangkit listrik yang tadinya susah untuk didorong pembangunannya," kata Darmin.

Dalam mendatangkan investasi berjangka waktu panjang, pemerintah juga melakukan deregulasi besar-besaran. Melalui paket kebijakan pertama hingga terakhir di angka 10, pemerintah mencoba untuk mendorong berbagai pola dalam meningkatkan perekonomian industri dan masyarakat mulai dari pembangunan sejumlah kawasan industri, kawasan pariwisata, dan pusat logistik berikat.

Tak hanya di bidang pengembangan kawasan, pemerintah juga mendorong percepatan belanja negara yang diyakini bisa turut mendongkran pertumbuhan perekonomian. Selain menumbuhkan perekonomian, pemerintah terus bekerja agar angka infasi di akhir 2016 tidak melonjak drastis, bahkan inflasi ini diharap hanya mencapai 4 persen. Meski nilai ini masih berada di atas sejumlah negara tetangga, tapi keinginan ini merupakan tekad keras pemerintah untuk menjaga komoditas khususnya pangan tidak sulit didapatkan masyarakat.

"Di sisi perbankan, kerja sama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan otoritas jasa keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) makin baik. Sehingga dalam beberapa mingu terakhir langkah-langkah yang diambil bersama mampu mendorong bunga lebih rendah," ungkap Darmin.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement