REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan pemerintah Indonesia harus lebih berani berunding dengan Uni Eropa (UE) terkait perjanjian perdagangan bebas (FTA). Sebab, masih ada beberapa persyaratan memberatkan yang diajukan UE dalam FTA.

"Indonesia harus lebih berani ambil risiko, karena secara ekonomi kita juga tidak bersaing dengan Uni Eropa, berbeda dengan negara kompetitor lain seperti India dan Tiongkok," kata Darmin di Jakarta, Kamis (3/3).

Pada Kamis, Darmin memimpin rapat koordinasi tentang perjanjian perdagangan bebas Indonesia-UE, yang akan dilakukan dengan skema Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta. Beberapa permintaan Uni Eropa yang masih memberatkan Indonesia antara lain pembebasan bea masuk sebesar 95 persen pos tarif.

Pemerintah menolak hal ini karena menganggap liberalisasi 95 persen pos tarif tersebut dapat memukul industri dalam negeri.

Setelah itu, hal lain yang masih harus dibicarakan lebih lanjut antara Indonesia dan UE adalah permintaan penghapusan atas bea keluar oleh pihak Uni Eropa.

Karena itu, ucap Darmin, pemerintah masih terus menghitung keuntungan dan kerugian yang diterima jika menjalin kerja sama bebas dengan Uni Eropa. Dia pun menekankan perlunya koordinasi yang intensif antarkementerian dan lembaga agar titik temu cepat tercapai, apalagi pada April 2017 Presiden Joko Widodo melakukan lawatan ke beberapa negara Uni Eropa seperti Jerman, Inggris, Belanda dan dan Belgia.

"Indonesia harus punya batu loncatan yang harus dicapai. Kalau tidak perundingan-perundingan yang dilakukan tidak akan mencapai target," ucap Darmin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika