REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- ‎Pemerintah tengah melakukan negosiasi perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA)) dalam skema Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Uni Eropa. Untuk menimbang perjanjian ini, pemerintah masih melakukan koordinasi guna menghitung keuntungan dan kerugian yang diterima jika menjalin kerja sama tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai, hingga saat ini apa yang ditawarkan ‎ oleh pihak pemerintah masih dinilai jauh dari harapa Uni Eropa. Padahal, lanjut Darmin, pemerintah menilai beberapa permintaah dari Uni Eropa cukup memberatkan pihak Indonesia.

Misalnya dalam ‎pembebasan bea masuk sebesar 95 persen pos tarif.  Pemerintah menganggap liberalisasi atas 95 persen pos tarif dapat memukul industri dalam negeri.

"Uni Eropa juga meminta penghapusan bea keluar. Permintaan ini berkaca dari mitra dagang Uni Eropa, seperti Vietanm yang telah menghapus bea keluar dalam perdagangan Uni Eropa," ujar Darmin, Kamis (3/3).

Melihat permintaan ini, Darmin menyebutkan bahwa pemerintah seharusnya lebih berani dalam perindingan FTA dengan Uni Eropa. Terlebih dengan sejumlah persyaratan dari Uni Eropa yang dianggap memberatkan.‎

"Mestinya kita berani untuk ambil risiko karena kita tidak bersaing dengan mereka. Beda jika dibandingkan dengan dua kompetitor lain India dan Cina," ‎kata Darmin.

Untuk menjaga Indonesia dari tekanan Uni Eropa, Darimin menekankan‎ perlunya koordinasi yang intensif antar Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait sangat diperlukan untuk mencapai titik temu dalam perundingan.

Terlebih lagi pada April mendatang, Presiden Joko Widodo akan berkunjung ke beberapa negara Uni Eropa seperti Jerman, Inggris, Belanda dan Belgia. "Kita harus punya milestone yang mau dicapai, kalau tidak, perundingannya akan berputar-beputar, tidak mencapai target," jelasnya

Ikuti Whatsapp Channel Republika