REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi menilai perlunya menghapus keberadaan 14 lembaga non-struktural yang hingga kini masih dalam proses evaluasi. Menurut dia, penghapusan lembaga tersebut dilakukan agar pemerintah lebih efisien sebab tugas dan kewenangan lembaga-lembaga tersebut dinilai tumpang tindih.

Tak hanya itu, keberadaan lembaga negara saat ini juga dinilainya sangat banyak sehingga menyebabkan pemborosan anggaran negara.

"Kalau kebanyakan lembaga itu untuk apa, ndak ada hasilnya, ndak ada kerjaannya, bayar gaji. Untuk apa? Lembaga itu kan terlalu banyak, banyak yang overlapping, gimana kalau kita mau efisien semua kalau pemerintah sendiri gak mengefisienkan dirinya. Gak bisa," jelas Sofjan di kantor Wakil Presiden, Jakarta.

Lebih lanjut, Sofjan menyampaikan rekomendasi pembubaran ke-14 lembaga dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi hingga kini masih dikaji.