REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Kesadaran menunaikan zakat di kalangan PNS Pemkab Purbalingga, terus mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya penyaluran zakat yang diberikan oleh kalangan PNS.
''Pada tahun 2015, zakat yang terkumpul dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Purbalingga mencapai lebih dari Rp 1,6 miliar. Jumlah ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, yang hanya tercatat Rp 1,3 miliar,'' jelas Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Purbalingga, Imam Subijakto, Jumat (4/3).
Menurut dia, meningkatnya kesadaran kalangan PNS untuk menunaikan zakat ini cukup menggembirakan. ''Dengan perolehan zakat yang makin besar, maka upaya Baznas membantu masyarakat kecil meningkatkan kesejahteraannya akan makin berarti,'' jelasnya.
Dia menyebutkan, pengumpulan zakat di kalangan PNS ini, dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). ''Selama ini, sebagian besar zakat yang dihimpun Baznas berasal dari kalangan PNS. Hampir mencapai 99 persen,'' katanya.
Ke depan, dia berharap masyarakat lainnya di Purbalingga juga bisa ikut berperan serta menyalurkan zakatnya melalui Baznas. Sebelumnya, pengurus Baznas Purbalingga yang dipimpin Imam Subijakto, melakukan audiensi dengan Bupati Purbalingga Tasdi dan Wakil Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi di Ruang Kerja Bupati. Dalam pertemuan itu, Imam juga memaparkan berbagai bentuk penggunaan dana zakat.
''Semuanya kita pertanggung jawabkan, karena dana zakat merupakan amanah dari umat Islam yang harus disalurkan pada yang berhak,'' katanya. Menurut dia, dana zakat tersebut antara lain disalurkan untuk program rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), bantuan dana stimulan, program zakat produktif untuk pedagang kecil, program aksi cepat tanggap untuk berbagai bencana, bantuan masyarakat miskin bidang pendidikan, dan juga layanan pengantaran mobil ambulan dhuafa.
Untuk program rehab RTLH, dana zakat telah disalurkan pada 292 kepala keluarga (KK), sedangkan bantuan stimulan dengan total anggaran Rp 730 juta diberikan pada masyarakat di 18 kecamatan. Setiap KK mendapatkan bantuan Rp 2,5 juta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika