REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- ‎Proyek Palapa Ring merupakan proyek kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) pertama dalam sektor telekomunikasi dengan menerapkan skema pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment (AP).

Skema availability payment diprakarsai Kementrian Keuangan. Sedangkan sumber dana availability payment berasal dari dana kontribusi universal service obligation (USO).

"Proyek ini menjadi titik awal kesuksesan pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU, terutama dengan menggunakan skema Availability Payment yang dapat meningkatkan kelayakan proyek, dan selama ini belum pernah digunakan dalam proyek infrastruktur yang lain," kata‎ Menteri Koodinator (Menko) Perekonomian, ‎Jumat (4/3). (Baca: Proyek Palapa Ring Paket Tengah Diresmikan)

Ketua Komite Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) ini mengatakan, proyek Palapa Ring Paket Tengah merupakan proyek KPBU yang tercepat dalam progresnya.‎ Proyek ini juga sangat penting karena pembiayaannya merupakan sesuatu yang belum terbiasa dilakukan di Indonesia, saat APBN belum tersalurkan, tapi proyek mulai terbangun.

Darmin menjelaskan, pembiayaan melalui skema KPBU membuat berbagai hal lebih terbuka. Khususnya dalam pembangunan proyek-proyek besar untuk jangka waktu panjang. Sebab pemerintah sangat sulit menerapkan anggaran pemasukan dan belanja negara (APBN) untuk proyek jangka panjang.

Mengenai proyek Palapa Ring, Darmin berharap proyek ini bisa mulai dikerjakan dan selesai dalam waktu yang relatif cepat. Karena masyarakat saat ini membutuhkan akses komunikasi yang sangat tinggi. Sehingga penyelesaian proyek Palapa Ring baik di Barat, Tengah, dan Timur ‎ diyakini meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merasakan manfaatnya.

‎"Proyek ini memiliki multiplier effect dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga terpilih menjadi proyek prioritas yang mendapatkan dukungan dari KPPIP dalam Permenko No 12 tahun 2015," katanya. (Baca: Fiber Optik Palapa Ring Diharapkan Gunakan Produk Nasional)

Ikuti Whatsapp Channel Republika