REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi menegaskan, nama Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya tak sesuai dengan nomenklatur. Menurut dia, Presiden Joko Widodo tak pernah mengubah nama kementerian yang dipimpin oleh Rizal Ramli tersebut.

"Kalau Presiden sesuai dengan nomenklatur saja, bahwa itu adalah Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman," katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (4/3).

Untuk memastikan hal tersebut, Johan mengaku telah mengecek Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 79 tahun 2015. Keppres itu merupakan dasar pengangkatan Rizal Ramli sebagai menteri koordinator bidang maritim, menggantikan Indroyono Soesilo.

Dalam Keppres, kata Johan, jelas tertulis nama kementerian yang dipimpin Rizal tak ada tambahan kata 'sumber daya'. "Di Keppres-nya begitu. Saya tidak tahu kenapa kemudian berkembang menjadi 'Kementerian Maritim dan Sumber Daya," kata Johan.

Meski Istana membantah ada perubahan nama, namun situs resmi kementerian koordinator tersebut sudah terdapat embel-embel 'sumber daya' di belakang kata 'maritim.'

Rizal Ramli memang sejak awal bersikukuh ingin nama kementeriannya tak hanya tentang maritim, tapi juga sumber daya. Perubahan nama itu akan berimplikasi pada kementerian mana saja yang akan dikoordinir atau berada di bawah kementerian koordinator yang baru ada di era Jokowi tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika