REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG --- Mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di daerah ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
Rancangan Perda Pengendalian Karhutla tersebut telah diajukan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin. “Raperda ini kita ajukan ke DPRD dalam rangka optimalisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan,” katanya, Sabtu (5/3).
Menurut Alex Noerdin, Raperda Karhutla tersebut akan mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, penanganan dan pengawasannya termasuk mengatur keterlibatan pemangku kepentingan terkait dan masyarakat khususnya yang berada di sekitar kawasan hutan dan lahan.
Alex Noerdin menjelaskan, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terjadi setiap tahun walaupun frekuensi, intensitas dan luas arealnya berbeda. “Sumatra Selatan merupakan salah satu dari beberapa provinsi yang rawan mengalami kebakaran hutan dan lahan,” ujarnya.
Sementara itu menurut dia, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Inpres Presiden Nomor 11 tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
“Dalam upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan kendala yang dihadapi antara lain lokasi sulit dijangkau, lahan gambut berkarakteristik sulit dipadamkan. Luasnya lahan yang terbakar dan alat pemadam terbatas dan terbatasnya sumber air di lapangan dan ditambah cuaca yang panas serta tiupan angin yang kencang,” kata Alex Noerdin.
Provinsi Sumsel memiliki kawasan hutan 3.466.900,50 hektare, lahan perkebunan 1.800.000 ha, lahan pertanian 752.000 ha, lahan lainnya 1.564.320 ha, dan lahan gambut 1.483.662 ha. Khusus lahan gambut, tersebar di enam kabupaten, yaitu Ogan Komering Ilir (OKI), Musi Banyuasin (Muba), Banyuasin, Muaraenim, Ogan Ilir (OI) dan Musirawas (Mura).
Raperda tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang diajukan Pemerintah Provinsi Sumsel telah masuk dalam program legislasi daerah (Prolegda). DPRD Sumsel telah mensahkan 20 Raperda masuk dalam Prolegda 2016.
Dalam Prolegda 2016, sebanyak 10 Raperda usulan dari eksekutif atau Pemerintah Provinsi Sumsel dan 10 Raperda merupakan inisiatif dari legislatif atau DPRD Sumsel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika