REPUBLIKA.CO.ID, SAMPIT -- Sedikitnya 300 anggota Kepolisian Resor Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah (Kalteng), menjalani tes urine. Tes urine ini sebagai langkah pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan aparat itu. "Tes urin yang kita gelar Ahad (6/3) tersebut sebagai tindakan pencegahan, sehingga peredaran narkoba tidak masuk atau dikonsumsi oleh para anggota yang bertugas di wilayah hukum Polres Kotawaringin Timur," kata Kapolres Kotawaringin Timur AKBP Hendra Wirawan melalui Kasat Narkoba AKP Wahyu Edi P di Sampit, Senin (7/3).
Wahyu mengungkapkan polisi berkomitmen memerangi dan memberantas peredaran narkoba. Untuk itu polisi juga harus bersih dari narkoba.
Berdasarkan hasil tes urine, tidak ada satu pun anggota yang positif menggunakan barang haram yang saat ini menjadi prioritas penindakan dan pencegahan Polri. Tes urine dilakukan kepada anggota kepolisian juga sebagai upaya untuk mendeteksi secara dini terhadap peredaran narkoba di jajaran Polri.
Ia menjelaskan sebelum melakukan tindakan terhadap masyarakat, tentunya di dalam institusi Polri juga harus bersih terlebih dahulu. Setelah dipastikan semuanya aman dan tidak ada yang terlibat menggunakan atau sebagai pengedar, dia mengatakan, baru penindakan terhadap masyarakat dilakukan. "Kami ingin dengan adanya tes urine ini, seluruh jajaran maupun anggota Polres Kotawaringin Timur bebas dari narkoba," katanya.
Menurut Wahyu, untuk apa pihaknya menindak masyarakat jika di dalam anggota polisi sendiri masih banyak yang menggunakan barang haram tersebut. Wahyu bersyukur sejak dilakukan tes urine, tidak ditemukan anggota yang menggunakan narkoba.
Meski pun ada beberapa anggota yang sampai saat ini menjadi perhatian khusus karena pada saat di tes urine, katanya, sebelumnya terbukti positif menggunakan narkoba. Para anggota polisi positif narkoba tersebut saat ini sudah dilakukan pembinaan serta pemeriksaan secara intensif oleh Propam.
"Kami juga tegas dalam melakukan tindakan, khususnya para anggota yang terlibat mau pun menggunakan narkoba. Dan itu pimpinan yang langsung memberikan tindakan mau pun proses hukumnya," kata Wahyu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika