Senin 07 Mar 2016 12:05 WIB

Jabar Dorong Daerah Berikan Layanan Publik Berbasis TIK

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Winda Destiana Putri
Pemprov Jabar
Pemprov Jabar

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mendorong pembangunan infrastruktur fiber optik di Kabupaten/Kota demi menunjang terciptanya layanan publik berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK). Ini, sejalan dengan program Jabar Cyber Province yang telah dicanangkan sejak 2010.

Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Anton Gustoni, hingga saat ini baru Bekasi yang telah membangun jaringan optik di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kedepan, hal serupa akan dilakukan oleh pemerintah daerah lainnya di Jabar.

"Setelah Bekasi, sedang dibangun juga jaringan fiber optik di Kota Bandung dan Kota Sukabumi," ujar Anton kepada wartawan, Selasa (1/3).

Anton mengatakan, kehadiran jaringan fiber optik dapat menunjang layanan publik berbasis TIK secara optimal. Karena, kabel jenis kapasitas bandwidth yang lebih besar. Selain itu, penggunaan fiber optik akan membuat pengelolaan tata kota menjadi lebih baik. Mengingat, jaringan dibangun di dalam tanah berbeda dengan jaringan kabel tembaga yang terbilang lebih semrawut.

Menurut Anton, pelayanan publik berbasis TIK punya arti penting untuk melahirkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan cara ini maka memudahkan pengawasan serta dapat terhindar dari penyimpangan.

"Kami targetkan seluruh layanan publik Kabupaten/Kota di Jabar berbasis TIK," katanya.

Anton mengatakan, Pemprov telah menerapkan layanan publik berbasis TIK di seluruh OPD melalui e-goverment dan e-budgeting. Terdapat pula Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) online yang merupakan suatu sistem informasi perencanaan mulai tahapan pembuatan dokumen RKPD.

"Jabar juga telah sejak lama menghadirkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dengan sistem ini maka tender dilakukan secara elektronik," katanya.

Penggunaan TIk juga, kata dia, dilakukan dalam mendukung kegiatan rapat. Sebagai contoh, Ketua P2TP2A Netty Heryawan menggunakan fasilitas teleconference untuk kegiatan rapat mengenai perlindungan anak kepada seluruh OPD.

 

"Kita manfaatkan TIK dengan maskimal untuk membahas isu-isu terkini," katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement