REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (KTT LB OKI) ke-5, mengecam meningkatnya agresi Israel terhadap Palestina.
Israel terus meneror masyarakat Palestina termasuk dengan penangkapan ribuan warga Palestina, serta perusakan rumah, dan terus tidak menghormati hukum internasional.
OKI mengecam agresi terhadap tempat suci agama Islam dan Kristen, terutama terhadap masjid al-Aqsa, dimana Israel menahan para jamaah untuk memasuki masjid.
"Israel secara brutal mencoba memisahkan masjid dan terus melakukan provokasi dan agresi yang belum terjadi sebelumnya terhadap sentimen Muslim yang mendorong adanya konflik lanjutan," ujar Sekretaris Jenderal OKI Iyad Ameen Madani dalam upacara pembukaan KTT Luar Biasa OKI di Jakarta, Senin (7/3).
OKI terus memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mendukung keberadaan Palestina dan Al Quds Al Sharif. OKI menyadari, fakta keberlangsungan identitas Islam dan Kristen di Al Quds Al Sharif, Yerusalem, merupakan inti dari perlindungan warga Palestina dan menentang desain Israel.
Terutama, mekanisme untuk mendukung masyarakat Palestina dan sebuah sistem yang melawan pengepungan dan agresi Israel. "OKI sangat mendukung pemerintah dan rekonsiliasi Palestina," katanya.
(Baca: Jokowi: Indonesia Berdiri Menantang Penjajahan Israel)
Iyad mengatakan OKI akan terus melawan dan memonitor agresi yang dilakukan Israel, tindakan aparteid Israel dan penolakan terhadap hukum internasional.
Dalam kerangka kerja ini, pihaknya menantikan inisiatif Prancis soal seruan untuk menggelar konfrensi internasional yang membutukan persetujuan dari pertemuan ini. Tujuannya tidak lain untuk menghentikan penjajahan Israel.
"Kami berharap insiatif Prancis ini mendapat dukungan dari kita semua," ujar Iyad.
OKI harus mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali kuartet dan menempatkan mereka kembali sebagai mediator untuk proses perdamian baru.
OKI menghargai peran Amerika Serikat (AS) dan sikap mulai Presiden Barack Obama dan Menteri Luar Negeri AS John Kerry. Namun tekanan dari dalam negeri AS tidak mengijinkan peran aktif AS sebagai mediator tunggal.
"Untuk mencapai tujuan utama dari proses perdamaian, kami mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali menegaskan isu ini untuk menghidupkan proses perdamian, dengan tenggat waktu, dan sumber daya yang pasti," ujar Iyad.
(Baca juga: Jokowi: Israel Harus Hentikan Kesewenang-wenangannya Atas Palestina)
Ikuti Whatsapp Channel Republika