REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah anggota Komisi I DPR mengkritisi konten siaran yang disajikan stasiun televisi, yang dinilai sudah jauh dari tujuan siaran. DPR mengkritisi siaran yang hanya mengejar tingkat rating.

"Apa yang dipertontonkan dan disiarkan ke masyarakat sudah jauh dari tujuan siaran," kata anggota Komisi I DPR, Evita Nursanty di Ruang Rapat Komisi I DPR, Jakarta, Senin (7/3).

Penilaian itu dikatakannya pada Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR dengan Komisi Penyiaran Indonesia, Asosisai Televisi Swasta Indonesia (ATVSI, Asosiasi Televisi Jaringan (ATVJI), Direksi LPP TVRI, dan perwakilan redaksi beberapa televisi nasional. Dia mengkritisi popularitas siaran menjadi tolok ukur utama dalam sebuah siaran namun bukan menghadirkan siaran yang mendidik.

Menurut dia, bagaimana isi siaran memperkuat perlindungan terhadap anak-anak, misalnya iklan mie instan yang sebenarnya tidak baik untuk anak namun ditayangkan di program anak-anak. "Setiap lembaga-lembaga penyiaran harus punya audit sendiri, kenapa bergantung pada KPI dan LSF. Seharusnya ada filter terakhir sebagai tanggung jawab terhadap bangsa," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR, Gamari Soetrisno mempertanyakan bagaimana sikap stasiun televisi terkait hasil evaluasi KPI, apakah diacuhkan saja atau melakukan upaya perbaikan. Dia menilai, seharusnya setiap lembaga penyiaran seharusnya mengacu pada aturan regulasi terkait isi siaran.

"Ada kesulitan apa di sana sehingga terjadi disorientasi, apakah benar lebih mementingkan kepentingan keuntungan ketimbang kepentingan nasional," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Hanura, Arief Suditomo mengatakan anak-anak dan remaja di Indonesia lebih mencintai dan mengenal budaya asing daripada budaya nasional. Menurut dia, di era perang proxy, televisi merupakan benteng agar wajah pertelevisian Indonesia tetap terjaga dengan berpedoman pada pedoman isi siaran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika