REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) hingga akhir Desember 2015, membukukan kredit Rp 58,6 triliun, tumbuh 13 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 52 triliun (year on year/yoy). Pencapaian ini lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan kredit perbankan nasional sepanjang 2015 yang berada pada kisaran 10 persen.
Adapun pertumbuhan kredit dimotori oleh penyaluran dana ke segmen masyarakat prasejahtera produktif serta pelaku UMKM. Kredit prasejahtera produktif naik 47 persen (yoy) menjadi Rp 3,7 triliun dan kredit UMKM naik 23 persen (yoy) menjadi Rp 15,6 triliun. Kredit pensiun juga tumbuh 9 persen menjadi Rp 37,9 triliun.
Direktur Utama BTPN Jerry Ng menjelaskan, kenaikan penyaluran kredit tetap diimbangi asas kehati-hatian yang tercermin dari tingkat rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) terjaga di 0,7 persen. Rasio itu jauh di bawah rata-rata NPL industri perbankan yang cenderung meningkat selama tiga triwulan terakhir.
"Meski situasi perekonomian masih menantang, kami senang BTPN tetap dapat bertumbuh sekaligus menjaga kualitas kredit dengan baik,"kata Jerry Ng, Direktur Utama BTPN, Senin (7/3).
Hingga akhir Desember 2015, BTPN telah menanamkan investasi baru sebesar Rp 380 miliar. Dana tesebut antara lain digunakan untuk inovasi membuat terobosan dalam memudahkan akses masyarakat ke perbankan melalui pengembangan infrastruktur, jaringan, dan teknologi. Investasi tersebut meningkat 478 persen dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. “Biaya operasional kami tentu meningkat. Namun kami yakin, investasi ini akan memberikan dampak yang signifikan bagi bisnis kami di masa mendatang,” imbuh Jerry.
Pertumbuhan yang moderat di sisi kredit, mendorong peningkatan aset BTPN sebesar 8 persen (yoy) dari Rp75 triliun menjadi Rp 81 triliun pada 31 Desember 2015. Adapun rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) sebesar 23,8 persen.
Dengan berbagai pencapaian tersebut, hingga akhir Desember 2015, BTPN mencatat laba bersih setelah pajak (NPAT) sebesar Rp 1,7 triliun, lebih rendah 9 persen dari periode tahun lalu sebesar Rp 1,87 triliun.
