REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menilai impor beras ilegal dari Vietnam yang diungkap Polda Metro Jaya mengganggu puncak panen raya yang saat ini tengah berlangsung.
"Importasi ilegal ini sangat mengganggu produksi, di mana saat ini tengah memasuki panen puncak. Harga saat ini sudah turun 20-30 persen di tingkat petani, kalau beredar, ini akan merugikan," kata Amran di kawasan pergudangan Elang Laut, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Selasa (8/3).
Ia juga mengapresiasi kinerja kepolisian atas pengungkapan masuknya 345 ton beras ilegal ke Indonesia.
"Terima kasih Pak Kapolda. Beras ilegal ini memperburuk harga dan menekan harga di tingkat petani," katanya.
Ia berharap kepolisian bisa menindak tegas pelaku importasi ilegal serta mengungkap semua jaringan pengimpor ilegal tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian mengatakan pihaknya telah melakukan penggerebekan pada 4 Maret lalu dan memeriksa lima orang yang diduga terlibat dalam impor ilegal itu.
"Kita sudah mengetahui siapa yang memiliki (beras ilegal), sedang kita kejar dan kita kembangkan," ujarnya.
Ia mengaku akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang ada terkait beras ilegal tersebut. "Akan kami kembangkan dari dokumennya, apakah masuk melalui jalur resmi atau jalur non resmi. Kalau jalur non-resmi, otomatis kita akan kembangkan (pemeriksaan) jaringannya. Kalau jalurnya resmi, apa mungkin menggunakan surat-surat palsu," ujarnya.
Menurut Tito, praktik impor ilegal diyakini sangat merugikan petani dan masyarakat. Hal ini karena, membanjirnya beras impor ilegal akan menekan harga di tingkat petani.
Masyarakat luas juga dirugikan dengan adanya impor beras ilegal lantaran hasil penemuan menunjukkan bahwa sebagian beras telah dikemas dalam berbagai merek. "Ini merugikan masyarakat karena masyarakat dapat beras berkualitas lebih rendah. Ini (berasnya) kan diberikan label seolah dari pabrik tertentu, perusahaan tertentu. Padahal tidak. Kita lihat tadi di situ sudah dikarung-karungi dengan merek tertentu. Padahal aslinya bukan," katanya.
Baca juga: KPPU Curigai 12 Perusahaan Jadi Pelaku Kartel Pasar Ayam
Ikuti Whatsapp Channel Republika