REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, menilai, penyelesaian kisruh dualisme kepengurusan partai berlambang pohon beringin, tidak bisa rampung melalui mekanisme jalur hukum. Penyelesaian dualisme kepengurusan hanya bisa diselesaikan melalui konsensus atau kesepakatan antara kedua belah pihak.
Kesepakatan inilah yang telah dicapai antara Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie, dengan Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono. Bahkan, kesepakatan itu juga disaksikan politikus senior Partai Golkar, Jusuf Kalla. Salah satu poin kesepakatan itu adalah dengan menggelar Musyawarah Nasional (Munas)/ Munaslub selambat-lambatnya pada tahun ini.
Pun saat kedua belah pihak sepakat untuk memundurkan jadwal penyelenggaraan Munas. Rencananya, Munas Partai Golkar digelar pada medio April, namun dalam kesepakatan terakhir pelaksanaan Munas Golkar diundur menjadi selambat-selambatnya 27 Mei mendatang.
Pengunduran jadwal ini pun tidak terlepas sebagai reaksi pasca putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi Agung Laksono terkait pengesahan Munas Partai Golkar. Namun, Ace Hasan menilai, penyelesaian Partai Golkar tidak bisa diselesaikan melalui jalur hukum belaka.
''Sekalipun putusan MA yang menolak kasasi pak Agung Laksono, penyelesaian Partai Golkar tidak bisa diselesaikan secara hukum, tapi dengan konsensus. Konsensusnya yang telah disepakati oleh pak Aburizal Bakrie, pak Agung Laksono, dan disaksikan oleh pak Jusuf Kalla,'' ucap dia kepada Republika.co.id melalui pesan singkat, Selasa (8/3).
Tidak hanya itu, Ace Hasan menilai, pengunduran jadwal Munas itu tidak akan mempengaruhi persiapan Partai Golkar untuk menghadapi Pilkada serentak pada 2017 mendatang. Pasalnya, jika menggunakan dasar dari Munas Riau dan Munas Bali, komposisi Ketua Umum dan Sekretaris Jenderalnya akan sama saja.
''Yang penting sekarang bagaimana tahapan-tahapan persiapan pilkada dilakukan sesuai aturan yang berlaku,'' kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika