REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekjen DPP Partai Golkar hasil Munas Riau, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan, apabila ada perubahan terkait waktu pelaksaan Musyawarah Nasional (Munas) seharusnya dilakukan melalui mekanisme forum dan rapat resmi. Hal ini dilakukan agar mencegah timbulnya spekulasi beragam yang muncul, termasuk adanya dugaan gagalnya penyelenggaraan Munas.

Berdasarkan hasil pertemuan terakhir yang digelar pada Ahad (6/3) malam, antara Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie, dengan Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono, dan disaksikan politikus senior Partai Golkar, Jusuf Kalla, waktu penyelenggaraan Munas Golkar akan diundur hingga 27 Mei mendatang.

Tidak hanya itu, muncul pula kabar yang menyebutkan, Munas Partai Golkar baru akan dilakukan pada 27 Juli. Keputusan ini didapat usai adanya pertemuan antar DPD Provinsi. Padahal, sebelumnya, melalui rapat harian terakhir DPP Partai Golkar, salah satu rekomendasi yang muncul adalah Munas akan diselengarakan pekan kedua April 2016.

Kondisi ini pun disesalkan Ahmad Doli Kurnia. ''Seharusnya bila ada perubahan waktu penyelenggaran Munas dilakukan melalui rapat resmi,'' kata Ahmad Doli kepada Republika.co.id lewat pesan singkat, Selasa (8/3).

Ahmad Doli mengungkapkan, forum resmi itu dapat dilakukan melalui rapat harian dan kemudian dilanjutkan melalui rapat pleno DPP. Munculnya berbagai kabar terkait mundurnya waktu pelaksanaan Munas ini dikhawatirkan bakal menimbulkan dugaan dan spekulasi terkait penyelenggaraan Munas.

''Situasi seperti itu tentu tidak sehat dan dapat mengundang spekulasi yang beragam, bahkan dapat menimbulkan dugaan bahwa ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang akan menggagalkan Munas. Artinya, menggagalkan rekonsiliasi dan membiarkan partai tetap terbelah,'' tutur Ahmad Doli, yang juga merupakan salah satu inisiator Gerakan Muda Partai Golkar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika