Kamis 10 Mar 2016 06:11 WIB

Program Indonesia Terang Utamakan Aliri Listrik NTB dan Papua

Red: Nur Aini
Pekerja melakukan perawatan jaringan listrik milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (5/11).
Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
Pekerja melakukan perawatan jaringan listrik milik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (5/11).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan 67 persen target elektrifikasi melalui Program Indonesia Terang mencakup wilayah Indonesia timur atau membentang dari Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga Papua.

"Nanti sampai tahun 2019, dari target elektrifikasi nasional, 67 persen di antaranya membentang dari NTB hingga Papua," kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Enegeri (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana melalui pesan singkatnya, Rabu (9/3).

Ia menyebutkan 67 persen tersebut mewakili 6.926 desa dari seluruh target elektrifikasi nasional pada 2019 yang berjumlah sekitar 10.300 desa tersebut, terletak di Provinsi NTB, NTT, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua yang belum teraliri listrik. "Ya memang karena banyak yang belum teraliri listrik di sana, menjadikan wilayah timur Indonesia sebagai prioritas dalam Program Indonesia Terang," ujar Rida.

Total kapasitas yang perlu terpasang hingga 2019 di enam provinsi tersebut ditargetkan 180 megawatt (MW) dengan konsumsi rata-rata listrik per hari 0,6 kilowatt per jam (kWh) untuk setiap keluarga. Pemerintah rencananya akan menugaskan dua direktur regional PT Perusahaan Listrik Negara (PLN persero) yang akan menangani enam provinsi di Indonesia timur yaitu Regional Maluku dan Papua serta Regional Nusa Tenggara sebagai langkah mewujudkan Program Indonesia Terang. Penugasan tersebut dilatarbelakangi oleh setiap wilayah di Indonesia memiliki karakteristik dan tantangan berbeda sehingga tidak mungkin lagi dikelola secara terpusat.

Sementara itu Direktur Regional Papua dan Maluku PT PLN (Persero) Haryanto W.S. menjelaskan kondisi elektrifikasi di wilayah kerjanya tergolong rendah, hanya sekitar 74 persen (Maluku), 48 persen (Papua), dan 60 persen (Papua Barat). Haryanto menjelaskan kurangnya elektrifikasi di Indonesia timur karena keadaan geografisnya yang sulit dengan pegunungan dan penduduk yang sangat menyebar, terlebih Maluku dan Maluku Utara yang merupakan provinsi kepulauan.

"Karenanya pemerintah menyatakan akan berupaya untuk menggunakan energi potensial di wilayah-wilayah tersebut seperti surya atau angin," kata Haryanto.

Haryanto mengatakan pihaknya akan segera membuat peta jalan untuk mengidentifikasi dan menyusun prioritas pengembangan demi mencapai target pemerintah untuk mengaliri listrik 97 persen kawasan Indonesia. "Kita akan membuat roadmap itu dalam empat bulan kedepan dengan mengidentifikasi dan buat susunan prioritas nasional untuk capai target nasional 97 persen terlistriki, termasuk menghitung kebutuhan biayanya di sana," ucap dia.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement