REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah meyakini molornya pembahasan soal rencana pengembangan fasilitas gas alam cair atau LNG di Lapangan Abadi, Blok Masela di Provinsi Maluku tidak akan memengaruhi keyakinan investor untuk melanjutkan rencana pembangunan. 

Meski hingga kini masih belum diputuskan apakah pembangunan akan dilakukan di darat (onshore) atau di laut (offshore), Presiden Joko Widodo sempat mengatakan yang terpenting adalah dampak positif bagi masyarakat setempat.

Tenaga Ahli Bidang Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Haposan Napitupulu menilai, investor Blok Masela yakni Inpex Corporation dan Shell telah menggelontorkan banyak biaya untuk eksplorasi dan berbagai kajian. Biaya tersebut, lanjutnya, baru akan kembali melalui cost recovery yang dibayarkan oleh negara. Artinya, sebelum masuk masa produksi, investor mau tak mau harus tetap melanjutkan proyek di Blok Masela.

"Sudah menemukan cadangan begitu besar, saya yakin tidak akan ditinggalkan begitu saja itu blok. Lapangan Abadi ini cadangan gasnya terbesar di Indonesia saat ini. Sangat kecil kemungkinan investor hengkang. Apalagi Inpex sudah lama di Indonesia," kata Haposan dalam diskusi publik di kantornya, Jumat (12/3). 

Ia menambahkan, pertimbangan paling penting dalam memutuskan mana yang lebih baik antara fasilitas darat atau laut, adalah pertimbangan soal biaya dan multiplier effect kepada masyarakat setempat.

Haposan menjelaskan, pembangunan fasilitas di darat bisa menghasilkan produk akhir berupa LNG, CNG, dan produk lain yang bisa disalurkan ke industri petrokimia. Sedangkan pembangunan fasilitas di laut hanya bisa menghasilkan produk akhir berupa LNG saja, tanpa ada industri petrokimia yang ikut terbangun.

"Sebetulnya mau apapun keputusannya, final investment decision (FID) itu 2018. Dia baru mulai menentukan oke saat itu. Yaitu setelah perpanjangan blok. Baru dia bangun fisiknya. Ditentukan sekarang, fisiknya juga ga bisa dibangun sekarang," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika