REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menilai semua masalah yang muncul beberapa waktu belakangan, termasuk kisruh soal Blok Masela, bisa diselesaikan jika ada koordinasi antara pihak terkait.

"Sesuai dengan Perpres, Kemenko Kemaritiman membawahi Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Seharusnya berkoordinasi," kata Tenaga Ahli Menteri Bidang Energi Kemenko Kemaritiman Haposan Napitupulu dalam diskusi migas di Jakarta, Jumat (11/3).

Koordinasi tersebut, lanjut mantan pimpinan BP Migas itu, misalnya seperti yang dilakukan Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam rapat koordinasi soal Danau Toba. "Kalau semua koordinasi baik, tentu bisa diputuskan bersama. Apalagi ESDM ada di bawah Kemenko Kemaritiman. Jadi jangan dihubungkan soal nomenklaturnya, nanti bingung, tapi lihat saja tupoksinya," ujarnya.

Kisruh mengenai pengembangan Lapangan Abadi Blok Masela di Maluku dengan skenario pembangunan kilang gas alam cair (liquefied naturan gas/LNG) terapung (Floating LNG/FLNG) telah mengemuka sejak akhir 2015 lalu. Perbedaan pendapat terjadi lantaran Kemenko Kemaritiman menilai kilang gas LNG di darat atau onshore akan jauh lebih efisien dan memberikan dampak ganda ketimbang kilang offshore.

Inpex dan Shell memperkirakan biaya pembangunan kilang terapung hanya sebesar 14,8 miliar dolar AS dan pembangunan kilang di darat mencapai 19,3 miliar dolar AS. Perhitungan tersebut berbeda dengan kajian Kemenko Kemaritiman yang memperkirakan pembangunan kilang darat sekitar 16 miliar dolar AS. Sementara?biaya pembangunan kilang terapung di laut mencapai 22 miliar dolar AS.

Berbagai pendapat ikut bermunculan untuk menunjang argumen masing-masing, seperti masalah pipanisasi, palung laut, hingga dampak ganda pembangunan kilang LNG dengan dua skema tersebut.

Baca juga: Blok Masela Dinilai tak Bisa Dibandingkan dengan Petronas

Ikuti Whatsapp Channel Republika