REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Utusan PBB untuk Suriah meminta negara yang tengah dilanda perang itu menyelenggarakan pemilihan umum. Setidaknya, pemilihan ini bisa dilakukan dalam waktu 18 bulan ke depan.

Hal ini dinyatakan bersamaan dengan pengumuman akan adanya pembicaraan damai dari oposisi Suriah. Namun, dalam perkembangannya, perundingan tersebut dikhawatirkan tak dapat berlangsung baik.

Hal ini karena dalam operasi keamanan yang dilakukan pemerintah, lima orang warga sipil di Kota Aleppo tewas. Padahal, saat itu gencatan senjata antara rezim Rusia dan pemberontak sejak 27 Februari lalu.

Kekuatan dunia menginginkan gencatan senjata sebagai jalan untuk meredakan konflik yang terjadi di Suriah. Diharapkan, perundingan tidak langsung antara pihak oposisi dan pemerintah dapat digelar di Jenewa pada 14 Maret.

Komite negosiasi tinggi yang berbasis di Riyadh, Arab Saudi yang mewakili kelompok oposisi Suriah sepakat menghadiri pembicaraan yang didukung PBB tersebut. Dalam sebuah pernyataan, komite ini mengatakan delegasi mereka akan fokus  menciptakan tubuh pemerintahan transisi dengan kekuasaan eksekutif secara penuh.

Hal ini secara tidak langsung juga menegaskan Presiden Bashar Al-Assad tak akan memiliki tempat dalam pemerintahan yang akan datang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika