REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, pemerintah sudah terlalu terlibat dalam konflik internal partai. SBY juga mengingatkan bahwa kekuasaan ada batasnya.
Menurut SBY, ada aturan yang jelas, kapan pihak penguasa harus berhenti dan tidak boleh mencampuri ranah atau wilayah pihak lain.
"Sebutlah (terkait) kedaulatan partai. Maka harus dilakukan koreksi bersama agar demokrasi tidak goyah, dan keadilan bisa ditegakkan. Konflik internal partai yang tampaknya berlarut-larut, berbulan-bulan bahkan lebih dari setahun. Saya kok tidak nyaman ya," katanya dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Sabtu (12/3).
Di sisi lain, tambah SBY, seharusnya stake-holder atau tokoh politik lainnya perlu mengambil sikap terkait permasalahan konflik Golkar dan PPP yang menurutnya diintervensi pemerintah. Para tokoh ini pun dinilainya perlu membantu memberi solusi terhadap kedua partai itu.
"Kita mestinya ikut merasa bersalah. Kalau itu kita biarkan. Tidak ada gerakan moral, empati untuk ikut menyelesaikan yang terjadi di tubuh sejumlah parpol tertentu," kata SBY.
"Kalau saya egois saya memimpin Partai Demokrat, PD di 2014 menurun drastis, saya bisa senang-senang saja kalau ada partai yang sulit konsolidasi. Tapi sebagai orang yang mencintai demokrasi dan pernah memimpin, sebenarnya itu tidak patut terjadi. Negara harus bertanggung jawab," katanya.
Untuk itu, SBY berpesan kepada pemerintah agar bisa lebih bijaksana dalam menangani permasalahan di tubuh Partai Golkar dan PPP. Sebagai seseorang yang pernah menjadi Presiden dan juga Ketua Umum partai, SBY menaruh harapan besar terhadap kekuasaan pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla.
SBY yakin, pemimpin Presiden Joko Widodo menghendaki demokrasinya hidup, kedaulatan partai dihormati. SBY berharap jika ada sengketa pemerintah menjadi fasilitator dan diselesaikan dengan baik.
"Saya ingin pak Jokowi mengemban tugas dengan baik. Negara memberikan ruang sehingga ada fairness yang disebut fairplay pilkada 2017 dan nanti pemilu 2019," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika