REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Toni Apriliani mengatakan, surat balasan FIFA untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) hanya bersifat normatif. Bahkan, Toni mengklaim, dalam surat tersebut FIFA meminta agar pemerintah tetap melibatkan PSSI dalam rencana Kemenpora dalam mengembangkan sepak  bola Indonesia.

Menurut Toni, bagaimanapun anggota sah FIFA di Indonesia adalah PSSI. Toni mengatakan, nama PSSI disebut lebih dari satu kali dalam surat tersebut. Dengan begitu, hal ini dipastikan FIFA menginginkan Pemerintah Indonesia agar tidak melupakan PSSI.

Selain itu, FIFA juga menghendaki agar pemerintah datang ke Zurich dengan melibatkan lebih banyak lagi pemangku kepentingan sepak bola Indonesia. "Surat itu normatif saja. Surat balasan FIFA itu juga tembuskan kepada kami, meskipun surat Kemenpora ke FIFA tidak ditembuskan," kata Toni sesaat setelah rapat exco di Kantor PSSI, Senin (14/3).

Toni menambahkan, FIFA juga tidak menelan mentah-mentah inisiatif pemerintah. Meskipun dalam surat tersebut, FIFA menghargai rencana Presiden Joko Widodo yang bakal mengirimkan delegasi ke markas FIFA di Zurich.

Namun, kata Toni, FIFA meminta agar pemerintah memberikan gambaran terlebih dulu sebelum terbang ke Zurich terkait solusi untuk mengatasi masalah yang saat ini terjadi dalam pengembangan sepak bola di Indonesia.

Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Hukum PSSI Aristo Pangaribuan. Menurutnya, meski saat ini PSSI dan sepak bola Indonesia tengah disanksi FIFA, induk sepak bola dunia itu tetap menganggap PSSI sebagai anggotanya, termasuk dalam surat tersebut. Tidak hanya itu, dalam beberapa agenda FIFA dan AFC tetap mengundang PSSI.

Sebenarnya, kata Aristo, PSSI bukan antipemerintah, justru PSSI mengharapkan dukungan pemerintah dalam membangun sepak bola Indonesia. Hanya saja, harus tetap dalam jalur yang dibolehkan oleh statuta FIFA. "Contohnya dalam surat itu, FIFA mengimbau agar rencana pemerintah tetap dalam statutanya," kata Aristo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika