REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pukulan terhadap industri hulu migas sebagai buntut rendahnya harga minyak dunia membuat pelaku industri hulu migas mencari cara untuk bisa bertahan. Direktur Eksekutif Asosiasi Perminyakan Indonesia (IPA) Marjolijn Mayong mengatakan, pihaknya telah mengajukan sejumlah insentif untuk bisa dikabulkan oleh pemerintah.

Meski begitu Meti, panggilan akrab Marjolijn, menolak menjelaskan lebih detail insentif apa saja yang mereka minta kepada pemerintah. Ia hanya menyebutkan, sejumlah langkah penolong bagi industri migas bisa diberikan melalui insentif fiskal termasuk keringanan pajak dan percepatan perizinan.

"Perizinan, tolong dipercepat dan disederhanakan agar tidak terlalu lama. Lantas soal bagi hasil, dilihat dari case by case dari keekonomian satu lapangan, tingkat kesulitan, dan lainnya," kata Meti, Senin (14/3).

Meti sendiri mengaku yakin pemerintah bisa menyajikan solusi bagi kesulitan KKKS dalam menghadapi harga minyak dunia yang rendah. Meski, lanjutnya, pemberian insentif tidak akan bisa dilakukan dalam waktu singkat.

Di saat bersamaan, pemerintah sendiri menawarkan insentif berupa skema bagi hasil yang lebih fleksibel, dengan dynamic split. Skema ini membuat KKKS mendapat porsi bagi hasil lebih banyak saat harga minyak dunia rendah. Tak hanya itu, skema pengelolaan wilayah kerja juga bisa diubah dari PoD basis menjadi Block Basis.

Ikuti Whatsapp Channel Republika