REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) dalam risetnya yang tertuang dalam Indeks Demokrasi Asia: Kasus Indonesia Tahun 2015 mendapati terjadinya stagnasi transisi demokrasi politik di Indonesia.

Puskapol UI yang tergabung dalam Konsorsium Indeks Demokrasi Asia (Consortium of Asian Democracy Index/CADI) mengumumkan hasil risetnya di Jakarta. Peneliti Puskapol Panji Anugrah Permana dalam pemaparannya mengatakan, berdasarkan riset tersebut, indeks demokrasi tak beranjak dari zona merah meskipun terdapat sedikit kenaikan.

Bila pada 2014, indeks demokrasi versi CADI 5,42, 2015 indeks meningkat 0,39 menjadi 5,81 dari skala 10. Indeks tersebut merupakan kumpulan dari tiga komponen indeks yang diteliti yaitu sektor politik, sektor ekonomi dan sektor masyarakat sipil.

Panji Anugrah mengungkapkan, dalam sektor politik, angka indeks demokrasi di atas garis merah, yaitu 6,79. Namun sayangnya, kondisi tersebut tidak berubah banyak dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 6,72 pada 2014.

Menurut dia, hal itu menunjukkan terjadinya stagnasi dalam proses transisi demokrasi politik di Indonesia. Sejumlah aksi politik tampak mengonfirmasi temuan tersebut. Seperti, kompromi dan konsolidasi tingkat elit di sekitar kekuasaan Presiden Joko Widodo. Terjadinya akomodasi politik elit melalui reshuffle kabinet.

Selain itu memudarnya dua kelompok koalisi yang sebelumnya beroposisi, Koalisi Merah Putih sebagai koalisi partai oposisi dan Koalisi Indonesia Hebat sebagai pendukung pemerintah. Koalisi Merah Putih "bubar" dan para anggotanya turut mendekat dalam pusaran kekuasaan.

Sedangkan peneliti Puskapol M Ridho mengatakan indeks demokrasi sektor ekonomi meningkat 0,37 poin dari 4,41 menjadi 4,78. Meskipun indeks demokrasi ekonomi meningkat namun masih merah. Sementara untuk masyarakat sipil, didapati skor indeks 5,75 naik dari 2014 yang mencapai 5,16.

Ikuti Whatsapp Channel Republika