REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kritikan yang dilontarkan presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dianggap wajar. Hal tersebut karena masa jabatan presiden Jokowi-JK telah masuk dalam tahun kedua kepemimpinannya.

"Apalagi itu disampaikan saat melakukan tour untuk mengampanyekan partainya, karena dia perlu untuk menyampaikan evaluasi terhadap pemerintahan dan partainya," kata Pengamat politik Universitas Paramadina, Djayadi Hanan, Selasa (15/3). (SBY: Pemerintah Intervensi Konflik Golkar dan Partai).

Djayadi menuturkan, tour yang dilakukan SBY ke Jawa untuk melakukan konsolidasi partainya. Karena itu, Demokrat perlu menyampaikan sikap terhadap pemerintahan.

Menurutnya, hal tersebut wajar untuk disampaikan sepanjang tidak menimbulkan polemik dan diambil dari data yang jelas. "Kritikan yang dianggap wajar, sepanjang tidak bersikap tuduhan. Asalkan berdasarkan fakta, misalkan sikap SBY yang mengkritik KPK karena bersdasarkan fakta boleh saja," kata dia.

Namun Djayadi menekankan, kritikan yang disampaikan SBY sebaiknya tidak selalu dilakukan secara terbuka. Alangkah baiknya sebagaimana mantan presiden, SBY dapat menyampaikan kritikan tersebut secara langsung kepada Jokowi.

"Sebaliknya Jokowi juga memberikan ruang kepada mantan presiden, harus ada tempat untuk memberikan masukan," kata dia. (Konflik Partai, SBY: Kekuasaan Pemerintah Ada Batasnya).

Perlu diketahui, saat menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017, Demokrat telah melakukan perjalanan tour de Java ke sejumlah daerah. Hal tersebut untuk berkonsolidasi dengan sejumlah DPP Demokrat untuk menyambut jalannya Pilkada 2017.

Ikuti Whatsapp Channel Republika