REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beberapa waktu belakangan, presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) aktif memberikan saran dan kritiknya kepada pemerintahan era Joko Widodo. Namun, Demokrat membantah jika kritik tersebut dianggap sebagai "serangan halus" pada pemerintahan Jokowi.

Politikus Demokrat, Dede Yusuf, mengatakan, semua saran dan kritik yang disampaikan SBY sebagai ketum Demokrat merupakan hasil masukan dari Fraksi Demokrat di DPR dan DPRD. Sebagai contoh, masukan soal iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Kalau SBY memberi pandangannya soal BPJS, apa itu salah. Semua masukan yang diberikan SBY, diterima langsung dari masyarakat maupun kami para perpanjangan Demokrat di DPR dan DPRD,” kata Dede saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (15/3).

Kritik bukan hanya diberikan oleh SBY ke pemerintahan Jokowi. Sebaliknya, pemerintahan Jokowi pun pernah mengkritik pemerintahan terdahulu. Dalam setiap era pemerintahan, kata Dede, ada yang namanya jejak-jejak peninggalan. Jokowi mendapat peninggalan dari SBY, begitu pula SBY memperoleh peninggalan dari Megawati Soekarnoputri, dan seterusnya.

Konteks itu, kata dia, harusnya menjadi sebuah jalinan integral antarkeduanya. Artinya, dalam proses pembangunan bangsa harus saling seiring sejalan.

“Nama boleh berubah, tapi kebijakannya sama. Misalnya, ketika Pak Jokowi meresmikan suatu proyek, bisa jadi itu merupakan programnya Pak SBY saat masih menjabat sebagai presiden. Artinya, ini hanya melanjutkan,” ujar Ketua Komisi IX DPR ini.

Komentar SBY Terhadap Pemerintahan Jokowi Dinilai Wajar

Ikuti Whatsapp Channel Republika