REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif terkejut ketika dia belum lama ini mengunjungi Kota Sorong, Papua Barat. Laode mengaku kaget dengan sistem kepemimpinan di Kota Sorong. 

Laode mengaku kaget mendengar pernyataan Wakil Wali Kota Sorong, Pahimah Iskandar. Pahimah, kata Laode, mengaku hanya sekali  melihat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kota Sorong. "Jadi Pahimah ini cuma sekali setahun lihat APBD. Waktu awal menjabat saja," kata Laode dalam Seminar Nasional Anti-Corruption and Democracy Outlook 2016 di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Selasa (15/3).

Laode  lantas menanyakan bagaimana Pemda Sorong mengelola keuangan jika pimpinannya saja tak pernah memantau APBD. Pahimah, lanjuta dia, mengatakan bahwa pengelolaan keuangan hanya dipantau oleh Walikota Sorong, Lambert Jitmau. Lambert dan Pahimah  menjabat sebagai wali kota dan wakil wali kota pada periode 2012 hingga 2017.

"Pak Walikota dan istrinya saja yang melihat APBD tersebut," ujar Laode menirukan Pahimah. Laode melanjutkan, istri Lambert, Petronela Kambuaya merupakan Ketua DPRD Sorong. Laode pun kembali menanyakan tugas Pahimah sebagai wakil wali kota. "Dia jawab, ya bertemu tamu," kata Laode.

Dari jawaban tersebut, Laode mengaku tak heran jika masih banyak korupsi yang terjadi di kalangan Pemerintah Daerah. Laode juga mempertanyakan masyarakat sipil yang tidak berperan aktif menghidupkan demokrasi di Papua."Perlu ada koalisi masyarakat sipil untuk perhatikan Papua. Bukan cuma Sorong," ujarnya.

Laode juga mengaku pernah dititipi pesan oleh Presiden Joko Widodo agar lebih memperhatikan Papua. Pesan tersebut disampaikan saat pimpinan KPK bertemu Presiden Jokowi di Istana membahas wacana revisi UU KPK.

"Waktu itu Pak Presiden titip beberapa hal salah satunya, tolong perhatikan Papua," kata Laode.

Ikuti Whatsapp Channel Republika