REPUBLIKA.CO.ID, GUNUNG KIDUL -- Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta sampai 2020 akan kekurangan sekitar 2.500 Pegawai Negeri Sipil. Kekurangan terjadi menyusul adanya kebijakan moratorium penerimaan pegawai bagi daerah itu.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gunung Kidul Sigit Purwanto, mengatakan, untuk mengatasi sementara kekurangan tersebut pihaknya melarang PNS untuk mutasi ke luar daerah.

"Kalau sampai moratorium lagi, dan tidak mengadakan perekrutan CPNS, kekurangan pegawai diprediksi lebih dari 2000-an orang," kata Sigit, Selasa (15/3).

Ia mengatakan setiap tahun rata-rata PNS yang pensiun 200 orang. Adapun, 2015 sebanyak 156 orang, 2016 sebanyak 257 orang. "Belum lagi PNS yang pensiun dini, meninggal dunia memang lebih kecil dibandingkan sebelum ada perpanjangan masa pensiun," katanya.

Sigit mengatakan pihaknya mengajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) penambahan sebanyak 500 orang pada tahun ini. Sehingga bisa mengurangi kekurangan PNS di Gunung Kidul. "Semoga dipenuhi karena kebutuhan sudah mendesak, sebagian besar guru SD dan tenaga kesehatan," katanya.

Selain itu, pihaknya juga melakukan pengetatan kepada PNS yang akan melakukan pindah atau mutasi keluar daerah. Pihaknya juga membuka kesempatan kepada PNS yang berasal dari luar daerah untuk masuk ke Gunung Kidul.

Meski demikian bagi formasi yang kelebihan PNS pihaknya membuka diri untuk mutasi keluar seperti guru SMA. "Pada 2009 dalam perekrutan PNS sebagian besar atau sekitar 75 persen berasal dari luar daerah, memang ada banyak yang ingin kembali ke daerahnya," ucapnya.

Sementara itu, Penjabat Sekda Gunung Kidul Supartono mengaku akan berkoordinasi dengan KemenPAN-RB untuk segera melakukan perekrutan pegawai. "Kalau tidak segera dilakukan bisa kesulitan nantinya," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika