REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Semakin banyak siswa-siswa sekolah dasar dan sekolah menengah di Sarajevo, Bosnia, yang mempelajari bahasa Turki dan Arab sebagai bahasa asing kedua. Dilansir dari Balkan Insight, Selasa (15/3), meningkatnya peminat bahasa Turki dan Arab di Bosnia tercatat oleh Kementerian Budaya dan Pendidikan Bosnia di daerah administratif tertentu.
Peningkatan itu menjadi indikasi semakin besarnya pengaruh Turki dan negara-negara Arab di area mayoritas Muslim Bosnia. Data kementerian memperlihatkan pelajaran bahasa arab kini menjadi kurikulum di tujuh sekolah dasar dan menengah daerah Canton. Sedangkan bahasa turki masuk sebagai pelajaran tambahan pada 12 sekolah-sekolah, dasar dan menengah.
Akan tetapi bahasa inggris masih menjadi pelajaran bahasa asing pertama. Direktur Sekolah Dasar Vhrbosna di Sarajevo, Mirsad Lelo menjelaskan bahasa turki dan arab yang diajarkan menjadi pilihan bagi siswa-siswa.
"Anak-anak dapat memilih bahasa asing kedua mereka, menurut peraturan yang berlaku, bila setidaknya ada enam siswa yang berminat menghadiri kelas bahasa tertentu, kami akan menyelenggarakannya," tutur Lelo.
Sementara di sekolah swasta seperti Sekolah Dasar Isa Beg Ishakovic, bahasa arab telah menjadi pelajaran bahasa asing utama berdampingan dengan bahasa inggris. Kurikulum itu telah ditetapkan sejak sekolah tersebut didirikan pada tahun 1996.
"Menguasai bahasa-bahasa berbeda sangat berguna," lanjut Lelo. Menurutnya, dengan memfasilitasi kelas bahasa asing lebih banyak, dapat membangun sekolah yang demokratis dan terbuka serta dapat memuaskan harapan keluarga yang menitipkan anak-anaknya di sekolah.
Meningkatnya ketertarikan dalam mempelajari bahasa turki juga menjadi wujud refleksi semakin dekatnya Bosnia dengan Turki. Beberapa tahun terakhir, Bosnia dan Turki telah menjalin kerja sama makin erat dengan beberapa perjanjian.
Bahasa turki pertama kali dikenalkan sebagai bagian dari kurikulum resmi sekolah-sekolah di Sarajevo pada tahun ajaran 2014/2014 lalu. Kebijakan tersebut menyusul perjanjiaan antara pemerintah Turki dan Bosnia.