REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah berkomitmen untuk terus mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.
"Ketimpangan antarwarga maupun ketimpangan antardaerah," kata Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas membahas Program Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi di Kantor Presiden, Rabu (16/3).
Presiden meminta semua kebijakan dan semua program dalam penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan benar-benar dijalan secara terpadu, terintegrasi antarkementerian, Bank Indonesia, OJK serta Bulog.
Menurut Jokowi, angka kemiskinan yang terjadi saat ini disebabkan dua hal, yakni pertumbuhan ekonomi yang melambat dan masalah kestabilan harga.
"Dua hal tadi, masalah pelambatan ekonomi dan masalah harga pangan, khususnya beras itu harus menjadi perhatian kita," ujarnya.
Presiden mengatakan harga pangan yang tidak stabil dengan mudah akan menghilangkan semua dampak positif program-progam yang dijalankan pemerintah, terutama dalam hal pengetasan kemiskinan.
Jokowi juga meminta program perlindungan sosial, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) harus dipastikan dan distribusikan tepat sasaran.
"Laporan seluruh kartu harus tuntas didsitribusikan pada April," tegasnya.
Jokowi juga meminta program dana desa harus bermanfaat pada rakyat dan pengerjaannya harus dilakukan padat karya sehingga akan membarikan kenaikan daya beli masyarakat desa.
Dalam kesempatan ini, Jokowi juga bangga atas pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang serapannya tinggi dan suku bunga yang rendah.
"Saya senang sekali karena serapan dan bunganya 9 persen. KUR dipasarkan dengan baik sehingga masyarakat tahu bahwa bunga itu hanya 9 persen," kata Presiden.