REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, masih maraknya aksi penyelundupan di Indonesia karena masih banyaknya pelabuhan tidak resmi atau pelabuhan tikus. Jumlah pelabuhan tikus bahkan mencapai ribuan.

"Baru kita ketahui bahwa pelabuhan nonformal itu jumlahnya ternyata lebih dari 12 ribu. Di pelabuhan tikus ini tentunya kepabeanan tidak bisa masuk atau menindak," kata Pramono di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/3). (Jangan Kasih Ampun Acara yang Backing Penyelundupan).

Pramono mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah meminta Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk menertibkan atau menutup pelabuhan-pelabuhan tidak resmi tersebut. Khususnya adalah pelabuhan atau terminal khusus milik pribadi.

"Pelabuhan pribadi itu rawan untuk penyelundupan terutama yang paling rawan untuk penyelundupan narkoba," kata Pramono.

Ikuti Whatsapp Channel Republika