REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Timur menegaskan penyelenggaraan muktamar islah adalah 'harga mati' untuk menguatkan dan membesarkan partai, sekaligus mempersatukan seluruh kader.

"Muktamar islah harus digelar untuk mempersiapkan partai meraih kemenangan di sejumlah agenda politik ke depan," ujar Ketua DPW PPP Jatim Musyaffa' Noer ketika dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (17/3).

Menurut dia, jika partainya sibuk terus dengan konflik maka PPP akan sulit besar dan kader maupun pendukungnya semakin bingung menentukan pilihan. "Semakin dekatnya pelaksanaan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Presiden membuat partai tak boleh lengah dan disibukkan dengan konflik internal," ucapnya.

Ketua Fraksi PPP DPRD Jatim itu juga mengatakan, dari total 33 DPW PPP se-Indonesia sesuai hasil Muktamar Bandung, melalui Forum Silaturahim DPW PPP telah disuarakan semangat islah oleh 30 provinsi, kecuali DPW Papua Barat, Yogyakarta dan Lampung.

"Hasilnya muncul sejumlah kesepakatan yaitu meminta islah PPP seutuhnya dilaksanakan hanya melalui muktamar dan akan disampaikan ke DPP," katanya.

Selain itu, lanjut dia, forum juga menolak terselenggaranya forum Mukernas islah karena sudah digelar Mukernas IV di Jakarta yang sudah sesuai dengan AD/ART. Muktamar islah hanya diikuti DPW dan DPC hasil Muktamar Bandung dan menolak mediasi yang ditujukan untuk kompromi-kompromi tanpa dasar AD/ART di muktamar tersebut.

Muktamar islah rencananya dilaksanakan paling lambat April 2016 dan telah muncul sejumlah kandidat memperebutkan posisi ketua umum, yakni Ispyardi Asda (DPR RI), Ahmad Muqowam (DPD RI), Dr Reny, Ferdita Darwis, Romahurmuzy, Erma Lenna dan Mardiono.

Ikuti Whatsapp Channel Republika