REPUBLIKA.CO.ID, KULON PROGO -- Kementerian Koordinator (Kemenko) Maritim dan Sumber Daya menyusun Peraturan Presiden pembentukan Badan Otorita Borobudur dalam rangka percepatan pengembangan pengembangan Borobudur dan sekitarnya.

Tenaga Ahli Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya Bambang Susanto mengatakan, sesuai keputusan Presiden Joko Widodo mengenai sembilan langkah ke depan, maka tim sudah bergerak. "Saat ini, tim sedang menyiapkan Peraturan Presiden untuk Badan Otorita Borobudur. Kawasan yang akan dikembangkan sudah ditentukan," kata Bambang usai diskusi Bedah Menoreh Kulon Progo di Kulon Progo, Kamis (17/3).

Ia mengatakan target pembentukan Badan Otorita Borobudur, Perpres pada 31 Maret diharapkan sudah ditandatangani presiden. Anggaran pengembangan kawasan Borobudur sendiri sesuai dengan pernyataan presiden, sebesar Rp 21 triliun.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan bandara Kulon Progo, pelebaran jalan dari Bawen sampai Magelang, kemudian pengembangan kawasan baru Bedah Menoreh. "Setelah ditandatangai, Badan Otorita Borobudur akan bergerak cepat. Karena memiliki target hingga akhir 2019, Presiden Jokowi meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara 20 juta, khusus di Kawasan Borobudur dua juta wisatawan," kata Bambang.

Ia mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi program Bedah Menoreh dalam rangka mendukung rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Borobudur dan sekitarnya. "Kami telah mendengarkan pemaparan dari Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo. Apa yang disiapkan bupati, seperti harapan Tim Kemenko Maritim," kata Bambang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika