Kamis 17 Mar 2016 18:21 WIB

Pejabat Eselon 1 KKP: Dari Mantan Pejabat Pertamina Hingga Pengamat

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Nidia Zuraya
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyimak pertanyaan anggota Komisi IV saat rapat kerja di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu..
Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyimak pertanyaan anggota Komisi IV saat rapat kerja di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu..

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melantik pejabat tinggi madya atau setara eselon satu lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Kamis (17/3). Uniknya, tiga dari empat pejabat yang dilantik berasal dari luar lingkungan KKP.

Pejabat yang dilantik adalah Brahmantya Satyamurti Poerwadi sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, di mana sebelumnya ia menjabat sebagai asisten manajer luar negeri di Pertamina Aviation. Selain itu ada Zulficar Mochtar menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia.

Adapun Rifky Effendi Hardijanto yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, sebelumnya menduduki posisi Plt Direktur Utama Pelita Air Service yang juga anak usaha Pertamina.

Pejabat eselon satu berikutnya adalah Rina sebagai Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Rina sendiri meniti karir sejak awal di KKP.

Pejabat tinggi yang dilantik dipilih dari profesional yang diharapkan dapat membawa “corporate culture” dalam lingkungan KKP. Menteri Susi menjelaskan, dalam program pemerintah, bukan hanya memprioritaskan membangun dan membuat anggaran belanja, namun juga mencari cara bagaimana efisien dan efektif.

“Semua yang di KKP juga profesional. Tapi pelantikan ini, selain untuk penyegaran juga untuk membawa coorporate culture ke dalam organisasi KKP. Supaya kita dalam menjalankan program pemerintah, bukan hanya membangun dan membuat anggaran pembelanjaan, tapi juga butuh efisien dan efektitas yang tinggi," jelas Susi.

Selain efisiensi dan efiktifitas anggaran, dipilihnya pejabat eselon 1 juga sekaligus mengisi ruang kosong yang sebelumnya dirangkap oleh eselon 1 lainnya. Ia menilai, dengan begitu semua dapat bekerja fokus dan ada peningkatan produktifitas karena pergerakkan yang cepat.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement