REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Direktur Ekskutif Kajian ASEAN Dr Edy Prasetyono mengatakan kondisi regionalisme saat ini sangat diwarnai oleh kompetisi antarkekuatan wilayah seperti antara Cina dan Amerika Serikat. Dalam kondisi kompetitif tersebut, negara-negara yang bekerja sama secara ekonomi bisa saja berkompetisi secara politik dan militer.

Oleh karena itu, tambahnya, meski terus berupaya untuk memperkuat kerja sama ekonomi sebagai salah satu fokus kebijakan luar negeri, menurut Edy, Indonesia juga perlu tetap memerhatikan aspek geopolitik dan geostrategis di kawasan.

"Agar dapat merumuskan kebijakan luar negeri yang tepat,"katanya dalam seminar internasional “A Contemporary Analysis of Bebas Aktif in Indonesian Foreign Policy,” yang diselenggarakan di Auditorium Juwono Sudarsono, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia, Depok, Kamis (17/3).

Edy mengatakan, kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif hendaknya tidak dipahami sebagai kebijakan luar negeri yang low profile. Indonesia perlu menjadi negara kuat yang antara lain didukung oleh kapabilitas yang kuat pula.

Edy menambahkan, untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia membutuhkan strategi kebijakan luar negeri yang terstruktur dan memiliki kejelasan. Sehingga, lanjutnya, Indonesia dapat menjawab berbagai tantangan pada tingkat regional dan global.

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Dr Adriana Elisabeth memaparkan hasil penelitian tentang grand design politik luar negeri RI tahun 2015-2025, yang berisi panduan dan strategi dalam pelaksanaan politik luar negeri.

Menurutnya untuk menghadapi berbagai isu yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan dan ketidakamanan pada tingkat regional dan global Indonesia memerlukan prioritas yang terfokus pada setiap kawasan di dunia.  "Sementara itu, ASEAN sebagai kawasan terdekat akan tetap menjadi acuan utama kebijakan luar negeri Indonesia." kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika