REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengelar rapat koordinasi mengenai kedaulatan pangan Indonesia. Kedaulatan pangan yang dibicarakan adalah kesejahteraan untuk tahun 2045 hingga 2085.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah sudah harus menyiapkan agenda untuk kedaulatan pangan di masa mendatang.  Sebab berbagai macam gangguan yang ada sampai saat ini masih memperlihatkan hambatan pemerintah untuk mencapai kedaulatan pangan. Salah satu persoalan yang dititkberatkan adalah permasalah tengkulak dan infrastruktur yang membuat harga pangan di konsumen sering kali melambung.

"Panjangnya mata rantai. Juga dengan infrastruktur yang harus diperbaiki. Pokoknya kita mencoba kumpulkan ide untuk kedaulatan pangan. Tadi juga ada masukan untuk membuat pasar online bagi petani atau pedagang dengan pembeli," ujar Sofyan di kantornya, Jakarta, Jumat (18/3).

Dia menambahkan, selain perbaikan sistem distribusi barang pangan, dalam rapat ini sejumlah kementerian berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga pangan yang selama ini sering naik turun.  Upaya yang ingin ditingkatkan untuk mendukung kedaulatan pangan di 2045, yaitu mengenai pergudangan di daerah yang selama ini belum terlaksana secara maksimal.

Sofyan menerangkan, saat ini banyak produk petani yang harus segera terjual saat mereka mengalami masa panen. Sebab jika barang pertanian tersebut tidak terjual, ditakutkan barang menjadi busuk atau jelek, dan akhirnya berdampak pada anjloknya nilai jual.

 Mantan Menteri BUMN ini mengatakan, pemerintah saat ini juga fokus untuk menghidupkan badan Usaha Milik Rakyat (BUMR), misalnya di kota Sukabumi. BUMR diharap bisa menjadi jembatan antara pabrik dan petani atau konsumen dan petani, sehingga keberadaan BUMR bisa menjadikan proses pertanian lebih terintegrasi ke pihak lain yang membutuhkan.

 "Kita juga akan memanfaatkan BMKG (badan meteorologi, klimatologi dan geofisika) dalam perencanaan pertanian. Jadi mereka akan memperhitungkan cuaca di daerah masing-masing dan melijhat kontur tanah daerah akan cocok dijadikan lahan tani apa saja," paparnya.

Sofyan pun mengatakan, Indonesia memang tidak akan sepenuhnya mampu melakukan swasembada pangan. Sebab tidak semua pangan bisa dihasilkan secara melimpah di Indonesia. namun pemerintah disebut akan berupaya keras untuk mewujudkan swasembada pada produk pangan yang menjadi andalan seperti beras ataupun sapi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika