REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia gagal meringkus kapal ilegal milik Cina bernama KM Kway Fey 10078 yang masuk ke perairan Indonesia, tepatnya di kawasan perairan Natuna. Armada angkatan laut yang minim gagal menangkap atau menenggelamkan kapal ilegal terrsebut. Meski begitu, armada berhasil meringkus delapan anak buah kapal ikan Cina tersebut untuk diproses hukum lebih lanjut.
"Saya sangat apresiasi keberanian armada kita, meski kapalnya kecil tapi berani loncat ke kapal Cina itu dan meringkus ABK-nya," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam konferensi pers prosesi penangkapan kapal pelaku ilegal fishing KM Kway Fey 10078 oleh Kapal Pengawas (KP) Hiu 11 di Perairan Natuna, Ahad (20/3).
Anggota KP Hiu 11 yang meninggalkan kapal untuk masuk dan meringkus ABK di kapal ikan ilegal tersebut, yakni Puguh Widodo sebagai Serang, Apyam Mey Kabarek sebagai masinis I, dan Ariyanto Lubis sebagai Juru Mudi Kapal. Namun, armada angkatan laut Indonesia gagal membawa kapal ilegal tersebut sebagai barang bukti karena Kapal Coastguard Cina yang berukuran besar dan bersenjata berusaha menghalang-halangi tindak tangkap tersebut.
Angkatan laut Indonesia yang minim armada pun akhirnya melepaskan kapal ikan ilegal tersebut karena berhasil direbut dan dibawa oleh Kapal Coastguard Cina ke luar wilayah perairan Indonesia. "Kita kehilangan barang bukti, saya melihat, Coastguard Cina tidak mau kapal mereka ditenggelamkan dan itu sangat kita sesalkan," ujar Susi.
Ia pun akan mengirimkan surat protes keras secara diplomatik atas sikap arogansi pemerintah Cina tersebut. Cina sebagai negara besar seharusnya menghormati kedaulatan Indonesia yang sedang komitmen berperang melawan praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing.
Susi menegaskan, kerja sama antarnegara tetangga harus dijalin dalam bentuk dukungan kedaulatan, bukannya berusaha menghalang-halangi Indonesia melakukan penegakan hukum. Susi berjanji, esok hari akan menemui Menteri Luar Negeri untuk menguatkan posisi protes.
Di sisi lain, ia juga akan menghadirkan KRI dan Patroli dark PSDKP dan Satgas 115 dengan frekuensi lebih sering agar lebih banyak lagi. Tujuannya menangkal aktivitas Cina di Laut Natuna yang masuk ke dalam klaim mereka.
Pemerintah juga berjanji akan membangun operasi terontegrasi seluruh stakeholders pengawasan dan penegakan hukum di laut, termasuk aset udara untuk menyiasati keterbatasan bahan bakat. "Peran Satgab 115 dalam memberantas IUU fishing perlu diperkuat dengan command and control center," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika