REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan mengatakan, mega proyek Pusat Pelatihan, Pendidikan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor sudah selayaknya dilanjutkan. Sebab, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), beberapa kali mencoba melanjutkan tapi terus terhambat.

Hambalang, kata Hinca, adalah kasus korupsi sangat fenomenal, kebetulan terjadi saat menpora dijabat Andi Malarangeng, sejawatnya di partai demokrat, yang menjadi ujian terbesar SBY dan Demokrat. Tapi tekad SBY sudah bulat pada penyerahan kedaulatan KPK untuk menyelesaikan kasus ini secara professional.

Saat KRMT Roy Suryo menjabat Menpora menggantikan Andi Mallarangeng pada 15 Januari 2013, salah satu yang sebenarnya ingin dilanjutkan saat itu adalah Proyek P3SON Hambalang. Namun, saat itu baik DPR (Komisi X) maupun KPK memerintahkan agar Pemerintah -dalam hal ini Kemenpora- sama sekali tidak 'menyentuh' Hambalang karena statusnya selaku Barang bukti Korupsi.

"Hal ini dikuatkan dengan keputusan Komisi X DPR-RI yang menyatakan Proyek tersebut harus dihentikan, sementara SBY terus memberikan ruang pada KPK untuk bekerja professional," jelasnya.

Kemudian, ketika awal 2014, Menpora sempat prihatin dan peduli untuk 'menyelamatkan' aset-aset yang terbengkalai. Ketika berkonsultasi ke KPK, masih dijawab 'sebaiknya jangan menyentuh Hambalang dulu'.

Jadi, lanjut dia, kalau sekarang Menpora Imam Nahrawi dan Presiden Jokowi mendadak ke Hambalang, apakah memang benar-benar KPK sudah me-release Barang bukti Hambalang tersebut untuk diteruskan kembali.

Ikuti Whatsapp Channel Republika