REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid mengatakan e-hajj merupakan sistem yang digagas Kerajaan Arab Saudi. Ini merupakan sistem yang sangat baik sebagai basis data dan share data bagi jutaan jamaah untuk kepentingan pelayanan jamaah.

"Sistem ini seharusnya dapat disambut dan diimplementasikan dengan sangat baik, jangan sampai sebaliknya e-hajj menjadi kendala dengan adanya keterlambatan visa seperti tahun lalu," ujar dia kepada Republika, Senin (21/3).

Sodiq menyarankan agar Kementrian Agama terus meningkatkan kemampuan SDM-nya agar mumpuni dalam menggunakan e-hajj. Jika memang saat ini mengalami kekurangan SDM untuk mengerjakan sistem e-hajj, maka seharusnya Kementrian agama menambahnya.

Sehingga banyak waktu untuk mengentri data, jika sewaktu-waktu ada kesalahan dalam data yang telah masuk. "Kuasai sistem e-hajj dengan mendalam dan sedetail mungkin, siapkan SDM bermutu dengan jumlah yang memadai juga perlu sosialisasi dan pelatihan sejak dini sebelum berlangsungnya musim haji," jelas dia.

Terkait dengan pola pembentukan kloter, menurut Sodiq ini bukan solusi untuk mengantisipasi keterlambatan visa. Ini merupakan sebuah strategi agar tidak terjadi kekosongan kloter menjelang pemberangkatan haji.

Ikuti Whatsapp Channel Republika