REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Tony Abbott kembali melontarkan serangan kepada Perdana Menteri Malcolm Turnbull terkait rencana pemilu Australia yang kemungkinan dipercepat tahun ini. Bekas PM itu mengklaim Pemerintahan Turnbull bertanding dalam pemilu dengan menggunakan prestasi Pemerintahan Abbott. 

PM Turnbull menyerang balik pernyataan Abbott itu dengan mengatakan bekas perdana menteri itu tidak sepenuhnya benar.

Abbott melontarkan pernyataan dalam sebuah wawancara TV. Menurut dia, PM Turnbull akan bertanding dalam pemilu nanti berdasarkan kebijakan-kebijakan peninggalan era Pemerintahan Abbott. "Termasuk kebijakan menyetop perahu pencari suaka, menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas, kebijakan keamanan nasional yang kuat serta sekarang kebijakan hubungan industrial," kata Abbott yang sedang berada di London.

Namun dia mengakui langkah PM Turnbull menggelar pemilu yang dipercepat jika RUU hubungan industrial tidak diloloskan oleh Senat untuk kedua kalinya, sebagai langkah yang cerdas.

Abbott mengklaim bahwa pemerintahannya terpilih justru atas platform yang mencakup pengajuan kembali RUU hubungan industrial yang akan menghidupkan lagi lembaga bernama Australian Building and Construction Commission (ABCC). RUU ini yang sekarang dijadikan bargain oleh PM Turnbull, jika kembali ditolak oleh Senat, maka pemerintahannya akan membubarkan parlemen dengan mempercepat pemilu.

"Kampanye saya nanti untuk terpilihnya kembali pemerintahan Turnbull ini sangat gampang, sebab pemerintahan ini menjalankan kebijakan pemerintahan Abbott yang memang merupakan kebijakan yang sangat kuat," ujar Abbott.

PM Turnbull, Selasa (22/3/2016) pagi kepada ABC mengatakan Abbott tidak benar dalam hal ini. "Intinya ada kesinambungan dan ada perubahan. Banyak kebijakan yang telah diumumkan, banyak inisiatif yang telah dijalankan, yang bukan kebijakan Abbott sama sekali," ujar PM Turnbull.

Dia mencontohkan perubahan UU pemilu terkait pemilihan senator, UU media, serta fokus pada inovasi. "Tidak ada agenda inovasi yang komprehensif di bawah Pemerintahan Abbott, yang sekarang menjadi agenda Pemerintahan Turnbull," kata PM Turnbull.

Dia mencontohkan kebijakan mencegat perahu pencaria suaka sebelum memasuki wilayah Australia dan memulangkan perahu itu kembali ke arah datangnya, merupakan contoh kesinambungan kebijakan. "Kebijakan kami menyetop perdagangan manusia merupakan kebijakan yang dimulai sejak Pemerintahan John Howard dimana saya dan Abbott sama-sama menjadi menteri," katanya.

PM Turnbull menolak menjawab secara langsung apakah Abbott akan membawa plus atau minus bagi kampanye pemerintahan koalsisi dalam pemilu mendatang. Sementara itu Menteri Tenaga Kerja Michaelia Cash mengatakan memang akan kesinambungan dalam kebijakan pemerintahan koalisi, namun juga ada kebijakan yang khas Malcolm Turnbull. Namun Senator Cash mengatakan Abbott merupakan bagian dari pemerintahan yang berhak menyatakan pendapatnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika