REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah perwakilan Paguyuban Pengemudi Angkatan Darat (PPAD) sejak Selasa (22/3) pagi berorasi di depan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menuntut Menkominfo Rudiantara menutup aplikasi online Grab Car dan Uber.

Mereka yang kebanyakan pengemudi taksi itu juga memaksa bertemu dengan Rudiantara, namun sang Menteri sedang tidak berada di kantornya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rudiantara sedang dalam perjalanan menuju kantornya, untuk menemui sejumlah perwakilan pendemo tersebut.

"Kita dijanjikan ketemu Pak Menteri dua jam lagi, sampai jam 12 siang ini," ujar Juru Bicara PPAD, Suharto di Kantor Kemenkominfo.

Ia mengatakan, dalam pertemuannya dengan Menkominfo nanti, pihaknya akan mendesak penutupan aplikasi Grab Car dan Uber. Alasannya, pengemudi konvensional merasa dirugikan dengan keberadaan Grab dan Uber yang jelas-jelas tidak memiliki izin usaha dan membayar pajar.

"Agar Menteri Kominfo menutup ini, sampai taksi gelap ini mengurus izin-izinnya, tapi sambil menunggu, ditutup dulu," ujarnya.

Ia dan kawan-kawan pengemudi taksi konvensional mengaku dibohongi lantaran dalam aksi demontrasi pada 14 Maret lalu, kesepakatan dengan pihak perhubungan adalah penutupan aplikasi Grab dan Uber. Namun diketahui belakangan, Rudiantara menolak menutup aplikasi online itu. Alih-alih, ia justru memberi kesempatan dua perusahaan tersebut untuk mengurus izin.

Suharto mengatakan, ia dan kawan-kawannya menilai pemerintah tidak berlaku adil dengan pengemudi taksi konvensional yang jelas-jelas legal dan membayar pajak dengan negara.

"Sampai aplikasi ini ditutup, kalau tidak kami akan terus melanjutkan aksi iini bahkan bisa mogok nasional," ujarnya.