REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ratusan sopir taksi serta angkutan umum lainnya melakukan aksi unjuk rasa menolak beroperasinya transportasi daring, Selasa (22/3) hari ini.
Demo dilakukan di sejumlah titik di Ibu Kota, seperti Jalan Gatot Subroto, Senayan, serta di depan Gedung Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo). Bahkan, aksi ini juga diwarnai dengan bentrokan yang mengakibatkan kemacetan.
Indonesia Police Watch (IPW) menilai, penanganan aksi demo para pengemudi taksi dan angkutan umum yang terjadi di Jakarta hari ini tidak sesuai dengan prosedur operasi standar (SOP). Hal ini, menurut organisasi tersebut, tidaklah sama dengan adanya unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa.
"Biasanya, polisi menghadapi aksi demo dengan peralatan superlengkap, mulai dari hadirnya pasukan antihuru-hara, pasukan gas air mata, hingga water canon sehingga mudah bagi mereka menghalau aksi bentrokan," tulis keterangan pers dari IPW yang diterima pada Selasa (22/3) ini.
Padahal, dalam demonstrasi ini, terjadi sejumlah aksi anarkistis, seperti pemblokiran jalan serta aksi sweeping. Belum lagi, bentrokan antara pengemudi taksi dan angkutan umum dengan massa lainnya di berbagai tempat.
"IPW berharap penanganan aksi demo seperti siang ini bisa dievaluasi dan diatasi dengan baik. Polisi harus patuh dengan SOP untuk menghindarkan hal-hal tak diinginkan, seperti aksi anarkis," ujar IPW.
