REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Partai Gerindra mengkritik langkah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang mencabut subsidi 18 juta pelanggan rumah tangga golongan 900 volt ampere (VA) dan memindahkan secara paksa ke golongan 1.300 VA. Langkah tersebut dinilai tidak manusiawi.
Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra Moekhlas Sidik mengatakan tindakan tersebut akan menambah beban kehidupan masyarakat kurang mampu. Apalagi, kebijakan tersebut bertepatan dengan naiknya harga kebutuhan pokok dan ditambah lagi banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) massal belakangan ini di beberapa daerah.
“Ini (pencabutan subsidi listrik) menandakan bahwa pemerintah sudah tidak lagi pro terhadap rakyat. Sangat jauh dari janji janji kampanye Pak Jokowi saat pencapresan lalu,” kata Moekhlas dalam keterangan resminya, Selasa (22/3).
PLN memang akan menggratiskan biaya proses pemindahan dari 990 VA ke 1.300 VA. Namun hal tersebut tidak akan menjadi solusi dan meringankan beban masyarakat di kemudian hari.
Moekhlas menyebut awalnya saja diberi gratis, tapi ke depannya masyarakat akan membayar tiga kali lipat, dari Rp 70 ribu per bulan untuk golongan 900 VA menjadi Rp 170 ribu perbulan saat pindah ke golongan 1.300 VA. “Sangat miris, di saat rakyat memerlukan bantuan negara dalam bentuk subsidi tetapi malah dilempar untuk mengikuti mekanisme pasar,” kata dia.