REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui perkembangan teknologi, termasuk teknologi aplikasi online atau daring untuk layanan transportasi tidak dapat dicegah.
"Di zaman sekarang ini, pertumbuhan teknologi aplikasi sulit dihindari. Apalagi masyarakat juga banyak yang pakai aplikasi, misalnya saja penggunaan WhatsApp Messenger maupun BlackBerry Messenger yang sudah mulai menggantikan pesan singkat (SMS)," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (22/3).
Meskipun demikian, menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, bukan berarti aplikasi-aplikasi layanan transportasi itu harus ditutup, melainkan aturannya yang harus dibuat lebih jelas dan tegas. "Jadi, bukannya malah meminta supaya aplikasi-aplikasi itu dihapus, tetapi justru peraturannya yang harus diperjelas dan dipertegas. Sejak awal, saya tidak melarang keberadaan aplikasi," ujar Ahok.
Oleh karena itu, dia pun mendorong agar seluruh pengusaha layanan transportasi berbasis aplikasi daring agar mendaftarkan diri secara resmi, sehingga dapat bersaing secara sehat dengan angkutan umum konvensional.
"Saya mau semua orang yang punya mobil atau pengusaha rental mobil dan ingin jadi taksi mengikuti peraturan, misalnya dipasangi logo Grab atau Uber. Kalau tidak mau dianggap sebagai taksi gelap, harus ikuti aturan itu," tutur Ahok.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan apabila pengusaha tidak bersedia untuk mendaftarkan diri, maka akan merugikan angkutan umum konvensional karena tarif yang dikenakan kepada penumpang lebih murah. "Kalau tidak mendaftarkan diri, artinya tidak membayar pajak kepada pemerintah daerah, dan tentu saja tarifnya jadi lebih murah. Ini tidak adil untuk angkutan umum konvensional dan tidak bisa dibiarkan," ungkap Ahok.
Seperti diketahui, pada hari ini, ratusan pengemudi angkutan umum yang terdiri dari sopir taksi, Metromini, bajaj dan Kopaja kembali menggelar unjuk rasa di sejumlah lokasi di wilayah ibukota. Dalam unjuk rasa tersebut, para pengemudi itu menuntut agar layanan transportasi berbasis aplikasi daring segera diblokir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika