REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kader Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) di kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil muktamar Jakarta menyatakan tak lagi bersama Djan Faridz. Sikap itu merespons pernyataan DPP PPP Djan Faridz yang menyebut Parmusi bukan bagian dari PPP. 

Namun, beberapa kader Parmusi yang berada di kepengurusan DPP PPP Djan Faridz tersebut belum menyatakan diri mundur dari kepengurusan PPP kubu Djan Faridz. “Kami bukan mundur dan tidak ingin mundur dari PPP, tapi kami tidak ingin ikut bersama mereka yang menegasikan dan memusnahkan ruh Parmusi,” tutur Syafrudin Anhar yang juga pengurus DPP PPP Djan Faridz di Jakarta, Selasa (22/3).

Beberapa kader Parmusi yang juga berada di kepengurusan Djan Faridz juga mengancam akan mundur kalau kubu Djan tetap tidak mengakui Parmusi sebagai ruh dari pendirian partai berlambang Kakbah ini. Mereka juga menegaskan tidak akan bersama pihak yang tidak menghendaki PPP bersatu dengan islah yang diakui oleh pemerintah. Mereka antara lain, A Rahman, Zufa Sodiq, Hendra Dinata, Budi Purwanto dan Zakaria.

Saat ini kubu Djan Faridz lebih memilih jalan hukum sebagai jalur penyatuan PPP. Sedangkan PPP kubu Romahurmuziy (Romi) lebih mendorong islah melalui muktamar. Anhar mengatakan, pihaknya akan mengikuti pihak yang ingin segera melaksanakan islah. Menurutnya, islah paling cepat adalah melalui jalur politik, yaitu dengan menggelar muktamar. Kalaupun belum bergabung dengan kubu Romi, Anhar mengakui selalu berkomunikasi dengan tokoh-tokoh Parmusi yang berada di kubu Romi.

“Kami tidak mundur dari PPP, tapi kami mau mencari teman,” ujar dia.

Menurut Anhar, ketika DPP PPP Djan Faridz menegasikan dan melakukan pengingkaran pada sejarah, maka lambat laun, PPP dibawah kepemimpinan Djan Faridz akan kehilangan sebagian ruh. Puncaknya, kepemimpinan Djan Faridz akan melemah dan tidak berdaya, bisa jadi mati alias musnah dari perpolitikan di Indonesia.

Padahal, dalam waktu dekat, PPP sudah harus bersiap untuk menyambut pilkada. Sebab itu, PPP harus segera bersatu untuk memenangkan pilkada tahun 2017 nanti. Kalau islah melalui jalur hukum, akan butuh waktu yang lebih lama. Namun jika dilalui dengan muktamar, lebih cepat menyatukan PPP. “Kalau Djan Faridz tidak ingin islah, kita tinggalkan DPP PPP yang dipimpinnya,” tegas dia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika