REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya akan mencari solusi secepatnya yang bisa memberikan rasa keadilan bagi seluruh moda transportasi.
Luhut mengatakan, pihaknya masih mengkaji solusi apa yang terbaik untuk meredam konflik antara angkutan konvesional dengan angkutan berbasis online. Apakah nantinya akan dibuat dalam bentuk revisi undang-udang atau melakui peraturan pemerintah.
Ia mengatakan evaluasi tidak hanya dari aspek peraturan saja. Tetapi juga soal pendapat dari dua pihak. Menurutnya, tidak bisa juga sebuah permasalahan diselesaikan dengan revisi undang undang. Selain akan memakan waktu yang lama. Hal tersebut menurutnya, tak semudah membalikan tangan.
"Besok saya perintahkan Menkominfo dan Menhub untuk duduk sama sama. Dimana ini bisa membuat keadilan. Saya pikir, kita jalan dari dua pihak," ujarnya di Kantor Menkopolhukam, Selasa (22/3).
Luhut mengatakan keadilan ini seperti misalnya dalam soal ijin, soal pajak dan soal perbedaan cost efisiensi. Luhut mengatakan hal tersebut harus dikaji lagi seperti apa track recordnya selama ini.
Dalam waktu dekat, setelah Menkominfo dan Menhub sudah bertemu, pemerintah akan mendudukan kedua pihak untuk melakukan pertemuan. Kedua belah pihak baik yang konvensuonal dan berbasis aplikasi akan sama sama dimintai pendapatnya.
Mengenai salah satu tuntutan mereka terkait penutupan sementara aplikasi baik Gojek maupun Grab, Luhut mengatakan tidak akan melakukan hal itu. Sebab, jika ditutup maka permasalahan akan semakin meruncing.
"Beri kita waktu dulu. Nanti kita cari solusinya. Jangan main tutup saja," katanya.
Terkait perbedaan harga karena adanya basis aplikasi yang membuat Gojek dan Grab lebih murah, menurut Luhut hal tersebut perlu dikaji juga. Ia mengatakan, pihak Grab juga sudah mencoba membantu baik ke Taksi Espress maupun Bluebird untuk membuat hal serupa.
