REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Fauzi Hasibuan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengeluarkan pernyataan resmi status kasus Sumber Waras. Hal itu agar menghindari adanya kriminalisasi kepada salah satu bakal calon Gubernur DKI Jakarta.
Fauzi menilai untuk mencegah kriminalisasi terhadap calon kepala daerah, maka aparat penegak hukum harus netral dan mempercepat proses penetapan status terhadap calon kepala daerah yang dilaporkan kepada mereka. Apakah calon yang bersangkutan bersalah atau tidak. Sehingga, menurut dia, tidak menjadi bahan pemberitaan yang tidak jelas ujungnya.
"KPK harusnya secepatnya mengeluarkan pernyataan resmi apakah kasus Sumber Waras ada unsur korupsi atau tidak. Hal ini perlu untuk menghindari adanya kriminalisi terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok," kata Fauzi dalam deklarasi 100 advokat dukung Pilkada bersih dan bebas kriminalisasi di Jakarta Pusat, Rabu (23/3).
Fauzi pun mengaku prihatin dengan proses kriminalisasi terhadap calon kepala daerah yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. PERADI, kata Fauzi, mendukung penuh terbentuknya gerakan moral APDI yang akan mengawal proses Pilkada 2017.
"Memang sudah seharusnya sebagai seorang advokat untuk berjuang membela kebenaran," ujarnya.
Selain itu, kata Fauzi, wacana untuk menaikkan syarat calon kepala daerah perseorangan juga merupakan upaya untuk menjegal calon perseorangan. Ia pun mengajak masyarakat untuk terus mengkritisi setiap upaya penjegalan yang dilakukan oleh pihak manapun.
"Jika ada Parpol yang berupaya melakukan penjegalan niscaya mereka akan semakin tidak dipercaya rakyat," ujarnya.
Ia menambahkan, Parpol seharusnya belajar dari rakyat mengapa mereka mulai tidak mempercayai bukan malah membuat langkah yang menjauh dari rakyat.
