Kamis 24 Mar 2016 00:30 WIB

Pembagian KIS di Makassar Berujung Ricuh

  Warga menunjukkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) saat peluncuran kartu tersebut dan Kartu Indonesia Pintar di Kantor Pos Besar, Jakarta Pusat, Senin (3/11).  (Republika/ Yasin Habibi)
Warga menunjukkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) saat peluncuran kartu tersebut dan Kartu Indonesia Pintar di Kantor Pos Besar, Jakarta Pusat, Senin (3/11). (Republika/ Yasin Habibi)

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Pemerintah Kota Makassar yang membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) secara perdana kepada 5.000 orang dari jumlah yang sudah tercetak sebanyak 86.558 kartu di Lapangan Karebosi berujung ricuh. Berdasarkan pantaun di lapangan, Rabu (23/3), keributan terjadi setelah Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto yang membagikan secara simbolis KIS itu meninggalkan lokasi atau pada malam hari.

Daeng Gassing yang merupakan salah satu penerima KIS mengaku kecewa karena pembagian "kartu sakti" kepada sebagian warga itu tidak tepat sasaran dan bahkan belum merata. "Kami ini hidup di tengah-tengah masyarakat dan mengetahui siapa yang dekat siapa dan keluarganya siapa, bagaimana kehidupan ekonominya. Ada warga yang mampu secara ekonomi tapi mendapatkan KIS itu," katanya.

Daeng Gassing mengaku, kebanyakan warga yang menjadi perpanjangan pemerintah dalam mendata langsung warga ada juga yang menyisipkan keluarga atau kerabatnya untuk mendapatkan dan ini sudah tidak tepat lagi dengan sasarannya. Dari pantauan itu, dalam pembagian perkelompok lingkup kecamatan tersebut, aksi saling dorong tak terhindarkan, riak-riak mewarnai pembagian di area karebosi.

"Kami memohon Dinsos dan Pemkort mendata ulang ini. Warga kami banyak yang tidak dapat KIS," ucapnya.

Pembagian KIS yang dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar bagi fakir miskin, anak terlantar yang tidak mampu jauh dari harapan dan belum merata. Padahal KIS tersebut sangat bermanfaat untuk membantu meringankan tangisan dan jeritan masyarakat fakir miskin dan tidak mampu ketika membutuhkan layanan kesehatan. Untuk itu warga miskin yang belum dapat sangat berharap agar pembagian dilakukan secara merata.

Kepala Dinas Sosial Makassar, Yunus Said yang berada di lokasi hanya bisa menyaksikan dan menonton aksi saling dorong dan keributan antarwarga. "Kalau pembagian belum merata lapor di Dinsos biar didata ulang, kita harapkan pembagian KIS utama bagi warga miskin di Makassar," tuturnya.

Yunus Said menyebutkan jumlah total KIS untuk anggaran APBD sebanyak Rp174 ribu kartu dan yang dicetak 86.558 kartu. Penerima KIS ini juga masih dimungkinkan untuk bisa bertambah lagi. "Kemungkinan data penerima KIS akan bertambah karena masih ada masyarakat yang belum terdata," katanya.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement