REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) melalui Ditjen Penyediaan Perumahan melakukan Groundbreaking Pembangunan Rumah Susun (Rusun) Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah Tulungagung, Kamis (24/8).
Rusun akan dibangun satu blok setinggi tiga lantai dengan isi enam los kamar berkapasitas 22 orang dan enam los kamar dengan kapasitas 14 orang. Sehingga rusun tersebut akan mampu menampung sekitar 216 santri dari total 700 santri.
Pembangunan rusun ini dibiayai dana APBN tahun Anggaran 2016, melalui DIPA Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur dan dilaksanakan dalam waktu 180 hari kalender.
“Terimakasih pada Kemenpupera yang telah memberikan bantuan rusun untuk Pesantren kami," kata Pimpinan Ponpes Darul Hikmah Abdul Manaf dalam rilis.
Abdul Manaf menerangkan, Pondok Pesantren Darul Hikmah merupakan Pondok Pesantren Modern yang sistem pendidikannya menyesuaikan pada keadaan terkini.
Dirjen Penyediaan Perumahan Kemenpupera Syarif Burhanuddin menyebut, ada alokasi khusus untuk pembangunan hunian Pondok Pesantren. Disebutkan, 75 persen dana perumahan 2014 dialokasikan untuk membangun 75 persen hunian pesantrem alias sebanyak 402 Pesantren.
Namun pembangunan rusun dulu masih belum maksimal perlengkapannya. Makanya mulai 2015 lalu, Setiap rusun telah dilengkapi meubelair sehingga setelah selesai dibangun dapat segera dihuni. “Pemerintah berharap agar semua rakyat dapat menempati Rumah Layak Huni, termasuk santri," katanya.
Konsep pembangunan perumahan ke depan, lanjut dia, yakni pembangunan rumah secara vertikal mengingat lahan yang ada semakin sempit. Menurut data BPS, 13,5 juta rakyat Indonesia dinyatakan belum memiliki rumah, dan 3,4 juta rumah masih tidak layak huni.
Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, yang turut hadir pada kegiatan groundbreaking tersebut menyebut, Rusunawa Darul Hikmah merupakan bantuan kedua.
Sebelumnya pada 2014 dibangun Rusun untuk Hidayatul Mutakim di Kaliwungu. Pembangunan rusun diharapkan mampu meningkatkan kualitas belajar para santri.
Budi Yuwono, anggota Komisi V DPR RI menambahkan selain pembangunan rusunawa, Kemenpupera juga memiliki beberapa program lain yang sangat bermanfaat seperti pembangunan jembatan, normalisasi sungai, dan rumah khusus nelayan.
“Atas nama rakyat, kami mohon perhatian pemerintah untuk pembangunan infrastruktur di daerah,” kata Budi Yuwono menambahkan.