REPUBLIKA.CO.ID, TIMIKA -- Pemerintah Provinsi Papua tahun ini mendapat bantuan 120 unit kapal berkapasitas di bawah 30 gross ton dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendorong peningkatan hasil tangkap para nelayan di wilayah itu.

Anggota Komisi II DPR Papua Wilhelmus Pigai mengatakan pemberian bantuan 120 kapal nelayan itu merupakan perjuangan Pemprov Papua bersama DPRP untuk mengatasi masalah krisis tangkapan ikan di Papua pascakeputusan moratorium kapal-kapal bekas asing.

"Sebanyak 120 kapal itu akan dibagikan ke semua kabupaten/kota di wilayah pesisir Papua. Kelompok nelayan yang mendapat bantuan diprioritaskan kepada nelayan lokal Papua. Mereka harus tergabung dalam koperasi nelayan binaan dinas kelautan dan perikanan kabupaten/kota," jelas Wilhelmus, Kamis (24/3).

Politisi dari Partai Hanura itu mengapresiasi kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan pimpinan Menteri Susi Pudjiastuti yang serius memikirkan peningkatan kesejahteraan para nelayan lokal di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Papua.

"Bantuan kapal kali ini diprioritaskan kepada para nelayan lokal asli Papua karena mereka perlu diberdayakan kemampuannya," jelas Wilhelmus.

Dari 120 kapal penangkap ikan bantuan KKP itu, sebanyak 12 kapal nantinya akan disalurkan kepada koperasi nelayan yang ada di Kabupaten Mimika.

"Kami minta DKP di masing-masing kabupaten/kota agar mempersiapkan pelatihan teknis dan pendampingan kepada kelompok nelayan agar nantinya mereka bisa mengoperasikan kapal bantuan tersebut," harap Wilhelmus.

Ikuti Whatsapp Channel Republika